INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pembangunan jembatan gantung sebagai salah satu infrastruktur kerakyatan akan memperlancar mobilitas dan memangkas waktu tempuh antar desa yang sebelumnya harus memutar jauh akibat dipisahkan oleh kondisi geografis Indonesia, seperti lereng, bukit, jurang, ataupun sungai.

“Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi yang diterima INDUSTRY.co.id, Senin (11/2/2019).

Di Aceh, pada tahun 2018, Pemerintah membangun 4 Jembatan Gantung yang terdiri dari 3 unit menggunakan dana APBN maupun Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Tiga jembatan gantung yang dibangun dengan dana APBN adalah Jembatan Gantung Pante Kala (60 meter) di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan anggaran Rp 4,3 miliar, Tanjong Dalam (72 meter) di Kabupaten Aceh Utara dengan anggaran Rp 5,14 miliar dan Gunung Setan  (72 meter) di Kabupaten Aceh Utara dengan anggaran Rp 6,16 miliar.

Sementara itu, Jembatan Gantung Sikundo (90 meter) yang berada di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat yang menghubungkan Desa Sikundo dengan Desa Jambak. Pembangunan jembatan ini dilaksanakan dalam periode 2016-2018 dengan biaya Rp 3,74 miliar.

Progres pembangunan Jembatan Gantung Sikundo saat ini telah fungsional hingga kendaraan roda-2 (rencana roda-4). Dengan selesainya jembatan ini, maka warga kedua desa tidak lagi melintasi sungai memakai titian kabel yang sudah digunakan warga sejak tahun 1979. Masyarakat terutama para pelajar tidak lagi berangkat ke sekolah melewati titian kabel diatas Sungai Sikundo untuk belajar di Desa Jambak.

Di media sosial sempat viral Photo warga Desa Sikundo yang menyeberangi sungai menggunakan jembatan kabel ala Indiana Jones. Photo tersebut merupakan Photo yang diambil tahun 2016. Sejak tahun 2016, sudah mulai dibangun secara bergotong-royong dengan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh barat dan dilanjutkan dengan anggaran Pemerintah Aceh.