INDUSTRY.co.id - Jakarta- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat posisi Badan Pengusahaan (BP) Batam perlu diperkuat untuk menarik investor.

"Kalau ingin memperkuat harus ada kepastian sehingga kalau ingin kepastian, ya seluruh pengelola kawasan harus benar-benar profesional," kata Enny dalam diskusi bertajuk Menakar Masa Depan Batam Pascapengalihan BP Batam di Jakarta, Rabu (19/12/2018)

Enny menilai keputusan mengalihkan BP Batam ke Pemkot Batam menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin segera mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan.

Ia mempertanyakan kapasitas dari pemerintah kota dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Pemerintah perlu mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi masalah yang sebenarnya terjadi di Batam.

"Investor akan mencari tingkat keyakinan di level tertinggi. Kalau tata kelolanya diserahkan pada wali kota, bagaimana ini akan menimbulkan confidence dari para investor. Padahal tujuan memperbaiki tata kelola adalah untuk menarik investasi," kata Enny.

Selain itu, Enny juga mengatakan kewenangan BP Batam harus diperkuat karena secara kelembagaan dinilai telah siap untuk menampung investasi yang besar, terutama yang berbasis teknologi tinggi.

"Kecenderungan dinamika perekonomian global semua menuju ke industri 4.0, dan fenomena produksi sudah mengikuti rantai pasok global. Kalau kita tidak memperbaiki daya saing basis produksi, artinya kawasan industri menjadi instrumen mutlak untuk menarik investor," ujar dia kepada awak media.

Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki Indonesia karena dinilai mampu menandingi Singapura sebagai bagian rantai produksi dan logistik global serta menjadi pusatbekonomi ASEAN.

Namun, permasalahan untuk menjadi kota strategis dengan segudang industri menghadapi persoalan pelik. Dualisme kepemimpinan antara Pemkot Batam dengan BP Batam memberikan dampak buruk terhadap aktivitas ekonomi.