INDUSTRY.co.id - Siak- Investor terus melirik Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, untuk menanamkan modalnya di bidang infrastruktur dalam kawasan maupun menuju pelabuhan.

Direktur PT KITB, Suharto menyebutkan, pihaknya selaku perusahaan daerah yang dipercaya untuk mengelola KITB telah melakukan penandatanganan nota kerja sama dengan Malaysia BGMC Corporate SDN BHD untuk membangun infrastruktur di kawasan tersebut.

"Sebelumnya pihak BGMC mengirim surat ke PT KITB, isinya untuk berinvestasi di Siak dan selanjutnya akan dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara kedua belah pihak," ujar Suharto di Siak, Senin (10/12/2018)

Dia menyebutkan, pembangunan infrastruktur di kawasan industri Tanjung Buton memerlukan biaya yang sangat besar. PT BGMC dan KITB (selaku BUMD) akan membangun sarana dan prasarana di kawasan tersebut pada 2019.

Meskipun PT BGMC sudah menanamkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur, namun masih dibutuhkan investor khusus untuk pembangunan jalan, sarana air bersih, dan infrastruktur lainnya.

"Setelah MoU ini kita akan membentuk komite untuk percepatan pembangunan kawasan industri Tanjung Buton. Kita targetkan pertengahan tahun 2019 mendatang sudah mulai pembangunannya," ucapnya.

Menurutnya, KITB sebagai kawasan industri mampu memberikan peluang yang besar bagi pertumbuhan perekonomian di kabupaten Siak dan Riau pada umumnya.

Bupati Siak Syamsuar menyebutkan KITB sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk perkembangan kawasan industri Tanjung Buton, baik untuk infrastruktur, listrik maupun pelabuhan.

"Pembangunan untuk KITB akan tetap berlanjut, ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi. Apalagi infrastruktur sudah mulai dikerjakan sekarang, mudah-mudahan jalan menuju KITB bisa mulus tahun depan," ungkap Syamsuar.

Dia menyebutkan, di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton akan dikembangkan berbagai industri, seperti minyak dan gas (Migas), dan juga sawit. Namun kendati demikian, untuk pembangunan KITB masih dibutuhkan sarana Pradana air bersih, listrik dan jalan yang bagus menuju pelabuhan.

"Segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan maupun perundingan-perundingan akan diberikan kemudahan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan permintaan untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju ke kawasan industri Tanjung Buton sudah disetujui Kementerian PU," jelas Syamsuar.(Ant)