INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait penyelesaian infrastruktur 2018 dan penajaman program di 2019. Kegiatan itu, dihadiri langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama jajarannya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, koordinasi ini untuk mengecek pelaksanaan infrastruktur pada tahun 2018. Di mana saat ini serapan sudah 68% sedangkan untuk fisiknya 80%. Dan pada akhir Desember nanti, sudah 90-93% bisa penyerapan.

"Penyerapan itu bukan tujuan, tapi salah satu indikator kinerja. Tujuannya mendistribusikan uang ke daerah. Itulah tujuan penyerapan. Di mana pembangunan infrastruktur sebagai fasilitasi uang ke daerah," ujarnya di Gedung kementerian PUPR, Jakarta, Senin (5/11/2019).

Dia menjelaskan, untuk penajaman 2019 ada empat fokus, pertama selesaikan tugas khusus, seperti proyek strategis nasional, pembangunan pasar, sekolah, bencana alam dan lain-lain. Kedua, jangan berpolitik, ketiga mitigasi resiko dan hindari pembangunan mangkrak.

"Jadi pada tahun 2019, memastikan pembangunan atau Infrastruktur memastikan, bukan harus selesai, tapi jangan mangkrak. Seperti jembatan sudah di pasang pilar-pilar tahun ini lalu ditinggalkan begitu saja. Itu makrak," jelasnya seperti dilansir Okezone.

Dia menambahkan, ada juga beberapa proyek bendungan yang akan jadi pada 2021. Di mana untuk memastikan pembangunan tidak mangkrak, Pemerintah sudah melakukan kontrak dengan instansi proyek tersebut.

"Kalau pemerintah berani menghentikan kontrak itu, pasti dia bermasalah. Karena mempunyai kekuatan hukum legal. memutus kontrak kan tidak sembarangan. Kalau sekarang kontrak sampai selesai, pasti selesai," ungkapnya.