INDUSTRY.co.id - Jakarta- Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog akan berfungsi efektif kalau didukung dengan data yang akurat.

"Efektif yang dimaksud adalah idealnya CBP bisa membantu menstabilkan harga beras yang fluktuatif di pasar. Tanpa ada data yang akurat, kebijakan beras yang diambil pemerintah juga tidak akan efektif untuk menstabilkan harga," kata Kepala Peneliti CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Rabu (26/9/2018)

Menurut dia, CBP juga seharusnya terintegrasi dengan komitmen Indonesia pada ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR) di mana cadangan beras tidak hanya difokuskan pada masing-masing negara, melainkan harus difokuskan pada sistem kawasan Asia Tenggara.

Untuk menjaga jumlah persediaan dan mengkontrol harga, lanjutnya, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan melalui mekanisme impor tanpa harus mengendapkannya dalam bentuk cadangan dalam jumlah besar.

"Saat kita berbicara mengenai stok beras, kita harus melihat harga di pasar karena harga mencerminkan supply dan demand di masyarakat," katanya.

Kalaupun Bulog mau melakukan pencadangan beras, hal itu tidak bijaksana kalau dilakukan per negara. Indonesia harus mulai melihat pencadangan beras berdasarkan kawasan dengan menggunakan skema perjanjian APTERR yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan Jepang, China dan Korea Selatan.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan pemerintah agar mengaudit posisi stok beras serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog supaya mendapatkan data kondisi yang sebenarnya.

"Pemerintah harus mengaudit stok Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak?" kata Ahmad Alamsyah Saragih.

Menurut dia, dari audit tersebut dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang-gudang Bulog yang sesungguhnya. Selain itu dapat diketahui juga berapa rata-rata produksi beras nasional yang masuk, untuk kemudian diimbangi dengan kebutuhan yang harus diimpor.

Selain itu, diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat-penggilingan.

"Dari situ akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini tujuannya untuk menutupi defisit neraca beras kita," tuturnya.

Alamsyah juga meminta kepada BPS untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA).

Terkait dengan polemik yang terjadi antara Dirut Perum Bulog, Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dirinya berharap agar koordinasi dan komunikasi antarlembaga lebih dikedepankan. (Ant)