INDUSTRY.co.id - Jakarta- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menawarkan investasi pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, NTT, senilai Rp3 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Melalui kegiatan "market sounding" yang digelar di Jakarta, Selasa (25/9/2018) , Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo menyampaikan pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, dengan skema KPBU bertujuan bukan semata-mata untuk membangun komplek bandar udara internasional secara fisik tetapi untuk menyediakan fasilitas bandar udara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi wisatawan mancanegara dan lokal.

"Pemilihan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini tidak hanya atas pertimbangan keterbatasan anggaran semata, namun hal yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman untuk mewujudkan infrastruktur bandar udara yang lebih berkualitas dengan anggaran yang lebih efisien," katanya.

Kementerian Perhubungan tengah mengkaji potensi pelaksanaan skema KPBU pada beberapa proyek bandar udara.

Pengembangan Bandar Udara Komodo dipilih menjadi proyek percontohan atau "pilot project" dengan pertimbangan peranannya untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo, disamping pertimbangan potensi daerah sekitarnya yang menawarkan keindahan panorama alam dan kearifan lokal khas Nusa Tenggara Timur.

Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti menjelaskan cakupan pekerjaan pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar Udara Komodo dengan skema KPBU ini, diantaranya adalah pembangunan dan pengoperasian bangunan terminal penumpang internasional dan terminal kargo, perpanjangan landasan pacu, dan pemeliharaan fasilitas bandar udara.

Pengembangan Bandar Udara Komodo melalui skema KPBU dengan kebutuhan total investasi sebesar sekitar Rp3 triliun, yang terdiri dari Rp1,17 triliun biaya "capital expenditure (capex) dan Rp1,83 triliun biaya "operational expenditure" (opex).

Pengembalian investasi berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi 25 tahun.

Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Ada pun tahap prakualifikasi proyek akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2018.

Turut hadir dalam kegiatan itu 150 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.

Beberapa perusahaan dan BUMN yang hadir antara lain GVK Services Indonesia, GMR Airport, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Cardig Aero Services Group, Muhibbah Engineering BHD, PT Wijaya Karya Bangun Gedung dan PT Sojitz Indonesia.

Selanjutnya PT Pembangunan Perumahan, Astra Infrastructure, Mitsubishi Corporation, Hyundai Engineering Co., Ltd, China Construction Eighth Engineering Division Corp. Ltd, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Mitsui, Marubeni Corporation, ITOCHU Corporation, Indika Logistic, dan beberapa kedutaan besar negara sahabat.(Ant)