INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun hingga 456 menara rumah susun sebagai bagian dari program pembangunan satu juta rumah sebagaimana telah dicanangkan pemerintah.

"Untuk Rusunawa yang sudah dibangun Kementerian PUPR, salah satunya adalah Rumah Susun Atlet Kemayoran dan yang sedang dalam proses konstruksi adalah Rusunawa Pasar Rumput," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam rilis, akhir pekan lalu.

Jumlah Rusunawa yang sudah dibangun tahun 2015, sebanyak 220 menara dengan 10.497 unit, pada tahun 2016 sebanyak 129 menara yang memiliki kapasitas 7.740 unit.

Pada tahun 2017 sebanyak 107 menara dengan jumlah unit sebanyak 13.251 Unit dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sehingga total 456 tower dengan jumlah 31.488 unit satuan rumah susun.

Menurut Khalawi Abdul Hamid, untuk mengejar kebutuhan rumah, salah satu upaya adalah meningkatkan jumlah hunian vertikal terutama di kota-kota besar melalui pembangunan rumah susun baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Khalawi menambahkan terdapat sejumlah tantangan dalam menyediakan rumah rakyat, seperti harga tanah dan regulasi, tetapitelah diatasi pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mempermudah dan mempercepat perizinan pembangunan perumahan.

Kemudian, lanjutnya, terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah juga menjadi tantangan yang perlu dicarikan jalan keluarnya, antara lain meningkatkan peran swasta untuk ikut membangun rumah baik untuk rumah subsidi maupun non subsidi.

Sebanyak 30 persen akan dipenuhi melalui pembangunan rumah oleh swasta dengan subsidi dari Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

Sejumlah program yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Sebelumnya terkait dengan kredit perumahan, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk mengatakan permintaan kredit khususnya untuk sektor perumahan belum terganggu dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah.

Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Jumat (7/9), mengatakan permintaan kredit masih menggeliat. Khusus untuk kredit pemilikan rumah (KPR), BTN mencatatkan pertumbuhan sebesar 19 persen (year on year/yoy) hingga akhir Juli 2018.

Dampak dari pelemahan nilai tukar terhadap daya beli masayarakat diklaim belum mempengaruhi penyaluran pembiayaan perseroan.

"Kalau rumah menengah atas memang ada koreksi, tetapi BTN mayoritas di KPR Subsidi jadi tidak mengganggu kinerja perseroan. Secara umun pertumbuhan KPR di sekitar 19 persen," kata Maryono.

Untuk dampak terhadap rasio kredit bermasalah, Maryono mengatakan BTN masih bisa memitigasi dampak kerugian dari selisih kurs. Hal itu karena seluruh pembiayaan perseroan masih disalurkan dalam bentuk rupiah, bukan dalam valuta asing.

Maryono mengatakan BTN akan mendorong secara agresif pertumbuhan KPR agar bisa memberikan efek ekonomi berlipat kepada sektor riil. Dengan demikian, sektor riil dapat terus menggeliat dan tumbuh meskipun tekanan ekonomi eskternal akibat pengetatan kebijakan moneter global dan perang dagang mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.

Dalam bisnis pembiayaan properti, ada sekitar 117 industri yang terlibat, seperti industri konstruksi, industri manufaktur, hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi kalau bisnis properti naik, maka semua akan ikut terdorong naik," katanya.