Kementerian PUPR Soroti Permasalahan Material dan BUJK Konstruksi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 19 Juli 2018 - 11:04 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menyoroti permasalahan terkait ketersediaan dan harga material serta terkait Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

"Tingginya permintaan material dan peralatan pada bulan-bulan tertentu pada puncak pengerjaan konstruksi seperti pada kuartal-IV mengakibatkan kerap naiknya harga pada periode tersebut," ungkapnya di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Selain itu, kata Syarif, permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya jumlah BUJK spesialis, masih perlunya peningkatan kemampuan dan kapabilitas BUJK nasional, serta disinyalir masih adanya persaingan yang tidak sehat.

Syarif mengingatkan bahwa saat ini kontraktor kecil mencapai 83 persen dari keseluruhan kontraktor Nusantara, tetapi pengerjaan konstruksi lebih banyak untuk pengerjaan proyek level menengah hingga besar.

Sedangkan mengenai permasalahan kecelakaan kerja konstruksi yang sempat terjadi beberapa kali baru-baru ini, Dirjen Bina Konstruksi menyatakan bahwa upaya tindak lanjut PUPR antara lain adalah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi, serta adanya penugasan penilai ahli dalam proyek konstruksi sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menyatakan bahwa sektor konstruksi sekarang merupakan bisnis yang paling menarik karena pemerintah gencar membangun infrastruktur.

"Sekarang bisnis yang menarik adalah bidang konstruksi infrastruktur, karena manufaktur saat ini sedang melambat," kata Erwin Aksa.

Menurut Erwin, jasa konstruksi saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu pelaung besar yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional di samping berbagai sumber daya alam seperti batubara dan kelapa sawit.

Namun, ia juga menyoroti bahwa "booming"-nya sektor konstruksi ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan seperti dalam aspek SDM, teknologi, dan juga permodalan. (tar)