INDUSTRY.co.id - Bantul- Siti Hediyati Hariyadi atau yang disapa Titiek Soeharto dalam pidato politiknya di kompleks Museum HM Soeharto Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/6/2018) secara resmi memutuskan keluar dari Partai Golongan Karya.

"Saya anak biologis Presiden Soeharto, tidak bisa berdiam diri untuk tidak menyuarakan jeritan rakyat. Oleh karena itu saya memutuskan keluar dari Partai Golkar dan memilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya, " katanya di Kemusuk Sedayu Bantul.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Konsolidasi Pemenangan dan Pernyataan Politik Partai Berkarya yang dihadiri oleh Hutomo Mandala Putra selaku Ketua Umum Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso selaku Sekjen Partai Berkarya dan berbagai pengurus pusat dan daerah Partai Berkarya.

"Sebagai konsekwensinya tentu saya juga harus melepaskan keanggotaan saya di DPR. Saya mohon pamit kepada teman-teman di DPR, terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan kita selama ini, baik di Komisi IV DPR, maupun saat di rapat Paripurna," kata Titiek Soeharto.

Titiek juga mengaku akan merindukan saat kebersamaan dengan teman-teman dan sahabat di Partai Golkar dan berdoa supaya bisa bertemu lagi tahun depan.

"Terima kasih kepada Partai Golkar yang telah mendidik saya menjadi salah satu politikus wanita yang diperhitungkan di Republik ini. Saat ini Golkar sudah memiliki begitu banyak politikus handal, Golkar tidak membutuhkan saya. Tapi saya sangat dibutuhkan oleh Partai Berkarya," katanya.

Titiek Soeharto mengatakan, bahwa keadaan Bangsa kita saat ini sungguh sangat memprihatinkan, karena pada saat ini kurang lebih tujuh juta tenaga kerja nganggur, dan butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka ditengah kondisi ekonomi yang mencekik.

"Alam dan tanah yang begitu subur yang Allah karuniakan kepada kita, seolah-olah tidak ada artinya, karena kita tidak dapat mengolahnya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga apa-apa masih impor," katanya.

Dia melanjutkan, kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang dikaruniakan kepada kita tidak dapat dinikmati oleh rakyat, tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. (Ant)