INDUSTRY.co.id, Jakarta -Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menginisiasi peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui bantuan pemerintah dalam rangka pengembangan wirausaha pemula perbatasan.

Asisten Deputi Permodalan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto di Jakarta, Selasa,mengatakan sinergi peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM itu sebagai upaya mewujudkan agenda Nawacita ke-3 Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

"Salah satunya kami melakukan kegiatan ini di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat," katanya.

Luhur menambahkan untuk membangun daerah perbatasan tidak hanya membangun infrastruktur fisik dan bangunan semata, tetapi juga perlu membangun dari sisi ekonomi.

 Oleh karena itu, kata dia, para pelaku usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan kemampuannya termasuk dalam dukungan permodalan.

"Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional yaitu penumbuhan wirausaha baru melalui bantuan pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemula," katanya.

Program bantuan dari Kemenkop tersebut, katanya, harus dikawal dengan pendampingan dengan dengan demikian perekonomian akan tumbuh dan masyarakat akan dapat menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya menjadikan wilayah perbatasan negara sebagai beranda Indonesia dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sinergi kegiatan diadakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan.

Bimtek difasilitasi oleh BNPP dalam hal ini Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, sedangkan Kemenkop dan UKM memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional Wirausaha Pemula.

Ia mengatakan agar program sinergi itu bisa menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memfasilitasi pendampingan kepada UMKM dan khususnya WP yang nantinya akan menerima bantuan.

"Peserta bimtek yang memiliki usaha antara lain kerajinan, peternakan, kuliner/tataboga, pertanian dan perkebunan, perlu didampingi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas," kata Luhur.

 

Bimtek itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM yang mayoritas mengelola usaha di sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka."Di samping itu juga akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang andal dengan produk khas Kabupaten Kapuas Hulu berbasis sumber daya lokal," ujar Yusuf, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mewakili bupati setempat.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri mengakui banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian/lembaga belum dilakukan secara terintegrasi dan sinergi."Kegiatan bimtek yang melibatkan Kemenkop dan UKM, serta Kementerian Pertanian yang merupakan anggota BNPP ini dapat dijadikan sebagai contoh program sinergi yang baik," katanya.