INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sebanyak 60 pelaku industri dalam negeri berkomitmen untuk bekerja sama menjadi pemasok komponen kendaraan perdesaan atau alat mekanis multiguna perdesaan (AMMDes).

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto melalui keterangannya yang diterima awak media di Jakarta, Selasa (27/3/2018) , mengatakan bahwa saat ini industri bangsa ini telah mampu memproduksi hingga 183 jenis komponen atau setara 68 persen dari nilai total pengembangan AMMDes.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan Kemenperin untuk mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) AMMDes melalui konsolidasi dengan para pelaku industri nasional.

Guna mendukung percepatan pengembangan AMMDes, dibutuhkan langkah sinergi dan dukungan kebijakan antar-instansi pemerintah.

Dari sisi kebijakan industri, saat ini Kemenperin sedang menyiapkan regulasi berupa rancangan peraturan presiden, rancangan Peraturan Menteri Perindustrian dan standar terkait dengan pengembangan AMMDes.

Di samping itu, dukungan teknis dibutuhkan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan laik jalan, dukungan Kepolisian terkait dengan registrasi kendaraan, dan dukungan dari BSN terkait denganstandardisasi.

Dari sisi fasilitas, kata dia, dibutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait dengan insentif dan fasilitas perpajakan, serta dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah.

Dengan fungsinya yang multiguna, AMMDes sangat cocok sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan program pengembangan pedesaan dan pertanian oleh Kemendes, Kementerian KUKM, Kemendikbud, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan KKP.

Kemenperin berharap agar sinergi dan kerja sama antara pemangku kepentingan tersebut dapat terwujud dan menghasilkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan AMMDes.

Dengan demikian, lanjut Harjanto, program ini berhasil meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah yang selama ini pembangunannya tertinggal sehingga mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota