INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju apabila para birokratnya bertanggung jawab dan bekerja keras.

"Kita harus meyakini semua, insya Allah Indonesia jadi negara maju, jika punya birokrat-birokrat yang tanggung jawab dan bekerja keras," kata Presiden di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018)

Presiden menyampaikan hal itu dalam Kuliah Umum Presiden bagi CPNS Seleksi Tahun 2017 dengan tema "Bersatu Dalam Harmoni menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024".

"Jika birokrat-birokrat selalu melakukan inovasi, jika birokrat-birokrat mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain, syaratnya (untuk menjadi negara maju) itu. Saya harap saudara-saudara dapat beradaptasi terhadap dunia yang dinamis, dengan perubahan yang sangat cepat," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat serta perubahan banyak yang membawa tantangan baru dan menyebabkan rencana strategis (renstra) interaksi digital semakin berubah, renstra ekonomi berubah dengan adanya "financial technology" (fintech) dan ekonomi digital, renstra politik dengan adanya media sosial serta tingginya aktivitas warganet (netizen).

"Pemerintah pun dituntut bekerja lebih cepat, responsif, tanggap, efisien. Birokrat juga ditutut bekerja lebih cepat dan efisien serta harus mengikuti perkembangan teknologi. Gagasan inovatif yang ada, dinamika sosial ekonomi politik dan jangan lupa mendengar keinginan-keinginan masyarakat. Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan Anda lambat, dimaki-maki nanti kita," tegas Presiden.

Presiden pun sempat memberikan contoh saat ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014, ia pernah mengetes waktu untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang disebut butuh waktu dua minggu padahal hanya berisi lima data yaitu nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal usaha, dan jenis usaha.

"Saya datang ke kantor perizinan saya minta, coba saya sudah punya syarat untuk meminta SIUP ternyata dua menit selesai. Saya tanya ke petugas di 'front desk' kenapa harus tunggu dua minggu? Ternyata perlu tanda tangan di lantai 3, ini kepala kantornya yang tanda tangan. Saya jengkel sekali," ungkap Presiden.

Ia pun mencari kepala kantornya karena kerap mendapat keluhan dari masyarakat dan dunia usaha.

"Saya cari kepala kantornya, untungnya tidak ada, saya sudah jengkel, kalau ada (kepala kantor) sudahlah, untungnya tidak ada, hal-hal seperti ini yang harus diketahui, bahwa masyarakat ingin dilayani cepat, ingin birokrat kerja cepat. Inilah tugas saudara-saudara dan tantangan saudara ke depan," tegas Presiden.

Hadir juga sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

Selanjutnya, hadir Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.