INDUSTRY.co.id - Jakarta - Terlepas dari berbagai kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat, Indonesia diyakini dapat memanfaatkan kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) kepada negara-negara di kawasan.

Namun tentu ada syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk dalam konteks OBOR, kepentingan nasional dan rakyat banyak harus tetap menjadi prioritas utama pengambil kebijakan.

Demikian disampaikan wartawan senior Teguh Santosa dalam Diklat Diplomat Muda Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, wajar bila RRC mengincar Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumberdaya alam yang luar biasa dan berada pada posisi yang sangat strategis.

Semestinya, situasi ini membuat kepercayaan diri dan daya tawar Indonesia di meja perundingan menjadi lebih besar, sehingga pada praktiknya OBOR betul-betul bermanfaat bagi Indonesia dan tidak direspon negatif serta melahirkan pro kontra yang tidak menguntungkan.

Di saat bersamaan, Teguh mendorong pemerintah untuk menjaga perimbangan kepentingan antara blok-blok ekonomi yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.

"Dulu kita mengenal doktrin luar negeri bebas aktif, rowing between two reefs. Pemerintahan di era Sukarno tidak sungkan menjalin hubungan dengan semua blok selagi hubungan itu menguntungkan kepentingan nasional," ujar Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu lagi.

Menyadari bahwa pembangunan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan, Teguh berpandangan agar upaya mewujudkan Indonesia-Sentris tidak dipaksakan hanya pada pembangunan fisik dalam lima tahun. Dia mengatakan, dibutuhkan strategi baru yang efektif untuk mengejar ketertinggalan itu tanpa menjadikan Indonesia terikat oleh kepentingan bangsa lain. Keberhasilan ini tergantung pada kepemimpinan nasional yang juga efektif dan bijaksana dalam menempatkan prioritas pembangunan.

Peserta Sesdilu sangat antusias mengikuti diskusi yang berlangsung. Berbagai pertanyaan diajukan. Mulai dari pertanyaan yang terkait dengan posisi Indonesia dalam pertarungan global, hingga pertanyaan yang lebih detil seperti tata kelola pembangunan Jakarta yang dirasa belum maksimal.

Menjawab pertanyaan mengenai tata kelola pembangunan Jakarta, Teguh mengatakan, dirinya yakin pemerintahan DKI Jakarta yang kini dipimpin Anies Baswedan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membaca dan memetakan persoalan yang ada.

Karena itulah, dia meminta agar Gubernur Anies Baswedan konsisten dan fokus membenahi Jakarta hingga 2022, serta tidak terpancing ikut dalam kompetisi Pilpres 2019.

"Kalau jabatan publik di Jakarta ini hanya dijadikan batu loncatan, saya khawatir pekerjaan membenahi Jakarta tidak akan tuntas, dan kita akan terus mengulang dari titik nol. Saya berharap Gubernur Anies Baswedan konsisten memimpin hingga 2022," ujar Teguh.