Ketum Kadin Minta Pemerintah Lepaskan Ketergantungan Akan Beras

Oleh : Ridwan | Kamis, 08 Maret 2018 - 11:45 WIB · 2 menit baca Baca versi lengkap →

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, pemerintah harus mengupayakan untuk melepaskan ketergantungan konsumsi masyarakat kepada beras.

"Program diversifikasi pangan harus lebih ditingkatkan, mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber-sumber karbohidrat selain beras, seperti jagung, sorghum, kentang,sagu dan umbi-umbian," ujar Rosan di JCC, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dikatakan Rosan, untuk menunjang program diversifikasi tersebut perlu ditetapkan kluster komoditas terkait, dimana untuk mencapai tujuan tersebut juga diperlukan ketersediaan lahan yang memadai.

"Indonesia akan mampu berswasembada dan menciptakan ketahanan pangan, dan bahkan mampu menjadi pemasok kebutuhan dan lumbung pangan dunia, apabila tidak terkendala oleh ketersediaan lahan pertanian,"terangnya.

Menurutnya, selain masalah lahan pertanian, sektor pertanian, peternakan dan perikanan juga terbebani oleh banyaknya tenaga kerja disektor tersebut dan sedikitnya sumbangan pertanian kepada PDB.

Data BPS per Agustus 2017, menunjukkan bahwa dari total tenaga kerjadi Indonesia yang berjumlah 121,02 juta, tenaga kerja disektor pertanian (di pedesaan) meliputi 35.93 juta orang atau sebesar 29.69 persen, yang merupakan jumlah tenaga kerja terbesar dibanding di sektor-sektor lainnya.

Sedangkan kalau dilihat dari struktur PDB dan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, jelas terlihat adanya ketimpangan, dimana pertumbuhan sektor pertanian adalah 3,81 persen dan sumbangan pertanian pada PDB hanya 13,14 persen, sedang pertumbuhaan sektor industri 4,27 persen dan sumbangan sektor industri pada PDB adalah 20.16 persen.

Dengan demikian sumbangan sektor pertanian kepada PDB relatif kecil, sedang jumlah tenaga kerjanya sangat besar, akibatnya tingkat kemiskinan di sektor pertanian tinggi dibanding dengan sektor lainnya.

Data BPS pada bulan Maret 2017 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan sebesar 6,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang berjumlah 27,76 juta orang (10,70 persen).

Meski secara prosentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah mengalami kenaikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,67 juta orang (38,4 persen) tinggal di perkotaan dan sebanyak 17,10 juta orang (sekitar 61,6 persen) di pedesaan, dimana mayoritas penduduk pedesaan adalah para petani, peternak dan nelayan, yang sangat membutuhkan dukungan untuk memperbaiki tingkat kesejahterannya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dimana pada tahun 2017 Indonesia tumbuh dengan 5,07%, naik sedikit dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,03% dan 4,88% pada tahun 2015, tetapi kenaikan pertumbuhan ini belum cukup untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia.

"Berdasar fakta-fakta diatas, perlu upaya-upaya sistimatis untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan dengan melalui pemerataan ekonomi," tutupnya.

Ridwan

Redaksi

Ridwan Permana merupakan lulusan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta yang saat ini berkiprah sebagai jurnalis ekonomi sektor riil. Ia memfokuskan diri pada peliputan isu-isu industri manufaktur dan properti, dua sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan gaya penulisan yang padat, ringkas, dan mudah dipahami, Ridwan dikenal mampu menyajikan informasi ekonomi dan industri yang kompleks menjadi lebih sederhana bagi pembaca. Dedikasinya dalam dunia jurnalistik ekonomi menjadikan Ridwan konsisten menghadirkan informasi yang relevan, faktual, dan bernilai bagi pelaku usaha, pemangku kepentingan, maupun masyarakat luas.

Lihat semua artikel →