INDUSTRY.co.id - Jakarta- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengkhawatirkan mengenai nasib investasi di Indonesia pada tahun politik 2018.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/1/2018)  Enny mengatakan bahwa tahun politik mengandung kendala yang krusial bagi investasi, yaitu sikap investor yang cenderung menunggu kepastian terlebih dahulu.

INDEF terutama menyoroti penurunan indeks tendesi bisnis (ITB) di kuartal IV-2017 dari 112,39 menjadi 111,02. Hal tersebut, menurut Enny, menggambarkan optimisme pelaku bisnis kian menurun.

"Kalau ingin melihat realisasi investasi dan konsumsi rumah tangga, biasanya panduan yang utama adalah ITB dan ITK (indeks tendensi konsumen)," ucap Enny.

Komponen ITB yang menurun di antaranya penggunaan kapasitas usaha dan rata-rata jumlah kerja. Dua komponen tersebut menggambarkan kontraksi dari penambahan tenaga kerja pada tahun ini dan tahun depan.

INDEF memperkirakan ITB pada kuartal I-2018 akan turun hingga 108,6. Perkiraan itu dapat lebih rendah apabila pebisnis memilih untuk menunggu (wait and see) karena ketidakpastian yang ditimbulkan tahun politik.

Di sisi lain, Enny memandang peristiwa besar di 2018 seperti misalnya Asian Games, pilkada serentak, dan pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF hanya menggerakkan sektor konsumsi rumah tangga.

"Padahal, untuk bisa mengakselerasi ekonomi yang dibutuhkan adalah investasi," kata dia.

Ekonomi nasional saat ini masih mengandalkan pertumbuhannya melalui konsumsi rumah tangga. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDB 2017, yaitu sebesar 56,13 persen.

INDEF memandang bahwa realisasi investasi merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi berkualitas yang dapat dinikmati oleh semua pelaku. Makna pertumbuhan ekonomi berkualitas tergambar dari realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Enny menilai faktor yang perlu diperbaiki untuk mengatasi persoalan investasi adalah penyelesaian masalah korupsi, efisiensi institusi pemerintah, dan peningkatan akses keuangan.