INDUSTRY.co.id - Jakarta- TNI menjunjung tinggi amanah konstitusi dengan bersikap netral dalam menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan hal itu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang mengusulkan perwira tinggi TNI dan Polri untuk menjadi penjabat gubernur.

"TNI akan bersikap netral, tetap berdasarkan konsitusi. Dalam UU TNI mengatur bahwa TNI harus netral, tidak memihak," kata Hadi Tjahjanto, Senin (29/1/2018)

Hadi menegaskan, pada rapat pimpinan TNI dan Polri sebelumnya, dirinya sudah menegaskan, bahwa TNI akan bersikap netral.

Kalaupun ada usulan dari Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri, untuk menunjuk perwira tinggi TNI menjadi penjabat kepala daerah, Panglima TNI menegaskan, sikap TNI akan tetap patuh pada undang-undang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada awak media mengatakan Pemerintah akan mengusulkan perwira tinggi Polri dan TNI untuk menjadi penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan dibeberapa daerah yang dinilai rawan.

Menurut Tjahjo, melalui siaran persnya, Jumat (26/1)/2018) , usulan perwira tinggi TNI dan Polri untuk menjadi penjabat gubernur sudah melalui konsultasi dengan Kapolri Jenderal, Panglima TNI, hingga Presiden.

"Usulan penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri tersebut dengan pertimbangan kerawanan keamanan. Mereka akan di tempatkan di daerah yang rawan konflik pada pelenyelenggaraan pilkada," katanya.