INDUSTRY.co.id - Jakarta- Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan membaik dan akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebesar 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada 2018, menurut ekonom DBS Bank.

Grup Riset DBS dalam pernyataan diterima di Jakarta, Senin (15/1/2018) melansir bahwa situasi tersebut didukung perbaikan ekonomi makro serta kebijakan stimulus dari pemerintah kepada masyarakat.

Sejumlah indikator menunjukkan adanya peningkatan optimisme konsumen yang terlihat dari kenaikan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Desember 2017 ke 126,4 poin.

Konsumsi rumah tangga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Pada kuartal III 2017, pertumbuhan PDB sebesar 5,06 persen lebih rendah dari target Bank Indonesia sebesar 5,18 persen.

Rendahnya pertumbuhan tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga yang turun menjadi 4,93 persen, dibandingkan 4,95 persen pada kuartal II 2017.

Apalagi kenaikan tarif listrik pada Januari dan Mei 2017 turut mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Namun, kondisi ini diperkirakan membaik pada 2018.

"Pertumbuhan ekonomi 2018 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi di dalam negeri," ungkap ekonom Tiesha Putri dan Victor Stefano dalam laporan bertajuk "ASEAN Consumer: Food for Thought".

Investasi swasta diandalkan dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Undang-undang mengatur pembatasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB.

Diperkirakan defisit akan mencapai 2,6 persen pada 2018 atau lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 2,2 persen Grup Riset DBS memperkirakan kenaikan defisit terutama didorong oleh potensi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target.

Pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp2.221 triliun. Meski hanya meningkat sekitar 4 persen dari tahun sebelumnya, menurut DBS, pemerintah cenderung lebih populis dengan memberikan sejumlah stimulus fiskal untuk menjaga konsumsi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggaran subsidi energi dinaikkan sebesar lima persen menjadi Rp94,5 triliun dan pemerintah juga menyatakan tidak akan menaikkan tarif listrik pada tahun ini.

Selain itu anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa digunakan warga untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari juga melonjak. Dari Rp1,7 triliun yang mencakup enam juta keluarga sasaran pada 2017, menjadi Rp20,8 triliun meliputi 10 juta keluarga pada 2018.

PKH merupakan program yang memberikan bantuan dana kepada keluarga miskin mulai dari Rp500 ribu hingga Rp3,6 juta per tahun. Program ini selain untuk mengurangi angka kemiskinan juga diharapkan mampu memperbaikin daya beli konsumen, terutama di segmen menengah ke bawah.

"Dengan pemerintah yang cenderung lebih populis disertai kenaikan upah minimum regional, kami memprediksikan tingkat konsumsi rumah tangga secara berkala akan meningkat," ujar Tiesha dan Viktor.(Ant)