INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memutuskan untuk membuka keran impor beras sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan, pemerintah pasti sudah mempunyai hitung-hitungan dan asumsi kenapa harus dilakukan impor.

"Pemerintah sudah punya hitungan yang pasti untuk melakukan suatu kebijakan. Dan saya yakin keputusan sudah melalui kajian yang dalam," ujar Rosan di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Menurut Rosan, masalah impor beras tidak perlu terlalu dipermasalahkan. "Ujung-ujungnya kan end user yang akan menikmati," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut pasti sudah memeprhitungkan angka-angkanya. "Kalau memang harus dilakukan ya dilakukan. Kita juga kan harus menjaga stabilitas harga," kata Rosan.

Disisi lain, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, peluang dibukanya keran impor justru membuktikan bahwa data pemerintah soal surplus beras tidak kredibel.

"Ada isu miss koordinasi juga di internal Pemerintah antara Menteri Pertanian dan Bulog," ujar Bhima.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat bahwa nilai tukar petani dalam 1 tahun terakhir bisa dikatakan stagnan karena berada dikisaran 101-103.

Sementara upah buruh tani riil terus turun menunjukkan bahwa laju inflasi lebih tinggi dari kenaikan pendapatan yang diterima buruh tani.

"Ini indikator kesejahteraan petani sudah memburuk. Apalagi beras impor masuk," tutupnya.