INDUSTRY.co.id - Bandung- Di antara negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia tersebut di bawah Singapore (peringkat 2/nilai 6,5), Malaysia (22/5,5), dan Thailand (43/4,7). Pada tahun 2016-2017, Singapore pada peringkat 2/nilai 6,4; Malaysia 24/5,5; dan Thailand 49/4,0. Pada periode 2016-2017, kualitas infrastruktur Indonesia pada posisi yang sama, yaitu peringkat 5 di bawah Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Berdasarkan analisis SCI, di antara negara-negara ASEAN, kualitas infrastruktur Indonesia selalu di bawah Singapore dan Malaysia. Kualitas infrastruktur Indonesia yang relatif bagus baru infrastruktur kereta api.

"Posisi Indonesia di bawah Thailand untuk kualitas infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, kualitas infrastruktur jalan di Indonesia di bawah Brunei Darussalam," kata Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, Sabtu (2/12/2017)

Menurutnya, pada periode itu, peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia relatif lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, namun belum bisa mengejar kualitas infrastruktur Singapore, Malaysia, dan Thailand.

"Peningkatan kualitas infrastruktur itu diharapkan akan meningkatkan peringkat  Logistics Performance Index (LPI) Indonesia yang akan dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018," ucapnya.

Pada tahun 2016, LPI berdasarkan enam dimensi, yaitu: efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu (timeliness).

Berdasarkan laporan LPI tahun 2016, dimensi kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 73 dengan skor 2,65. Kualitas infrastruktur ini berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan harga barang yang mahal sehingga mempengaruhi daya saing  produk Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur perlu terus dilakukan dalam kerangka peningkatan konektivitas nasional, termasuk untuk sektor logistik," tegas Chairman SCI ini.

Pada tahapan pembangunan selanjutnya, perlu perencanaan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi, baik antar moda transportasi maupun antar wilayah, sehingga lebih menjamin efektivitas pemanfaatannya.

Hasil pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur logistik, harus diikuti dengan pengoperasian infrastruktur secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Selain itu, pembangunan infrastruktur logistik juga harus sesuai dengan komoditas wilayahnya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat perlu bekerja sama mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing komoditas masing-masing wilayah," tutupnya.