Kontes Kebijakan Investasi

Oleh : Edy Putra Irawady | Jumat, 03 November 2017 - 09:07 WIB

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Regulasi yang ramah bisnis dan stabilitas politik menjadi 2 pilihan teratas dalam pertimbangan investasi berdasarkan survey terhadap 750 eksekutif perusahaan multinasional yang dilakukan Bank Dunia dalam 2017/2018 Global Investment Competitiveness Report.

Ternyata faktor insentif fiskal hanya menarik bagi perusahaan yang mencari efisiensi, yang produknya bersaing ketat dimana-mana.

Dalam forum Investment Competitiveness di Vienna tanggal 25 Oktober 2017, Mr. Roel Spee, Global leader dari IBM Business Services menegaskan bahwa keputusan investasi mereka berdasarkan investment drivers terutama lokasi, stabilisasi, kepastian usaha. Pada level mikro insentif juga perlu katanya.

Namun yang tidak terungkap dalam laporan survey invetasi maupun dalam forum tersebut, adalah perilaku korporasi dalam keputusan investasi yang sebenarnya tidak sedikit masuk ke Indonesia yaitu investasi yang semata-mata untuk menghindari hukuman (circumvention) unfair trade practices, atau membuang teknologi kuno ke negara lain, atau diusir dari negaranya karena teknologi yang tidak lagi ramah lingkungan.

Sayangnya seleksi investasi di Indonesia belum mempertimbangkan faktor-faktor investasi yang menjadi beban ini.

Nah jelas apa yang dilakukan Pemerintah dengan berbagai paket kebijakan ekonomi cocok dengan kecenderungan keputusan investasi para pemilik modal.

Paket-paket kebijakan ekonomi yang merespon permasalahan regulasi, birokrasi, kepastian usaha, beban biaya usaha, pengembangan infrastruktur, fasilitas perdagangan termasuk INSW sebagai ICT based dalam pelayanan ekspor impor, sistim logistik nasional dan konektivitas global yang mendukung kegiatan global value chains, serta berbagai pelayanan kenyamanan berusaha lainnya jelas merupakan nilai jual investasi Indonesia dalam menggoda para pemodal dalam negeri dan merebut world investment outflow yang nilainya rata-rata dalam 10 tahun terakhir lebih dari USD 1.471 milyar.

Belakangan kebijakan pemerataan ekonomi yang memberikan peluang keterlibatan masyarakat luas dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan tentu memberikan kontribusi yang signifikan bagi berkembangnya global prosperity dan global security seperti yang menjadi program berbagai lembaga dan masyarakat internasional untuk negara berkembang.

Dengan Perpres 91 tahun 2017, Pemerintah mengembalikan khitoh birokrasi sebagai pelayan perizinan (civil servant) dan mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia termasuk dengan menggunakan skema indicative investment certificate atau hutan perizinan (check list) di kawasan-kawasan ekonomi, dan pelayanan perizinan berusaha melakui sistem online single submission.

Tentu kebijakan ini menjadi atraksi investasi yang melengkapi berbagai prestasi Indonesia sebagai negara nomor 4 tujuan investasi (UNCTAD 2017), sudah dinilai berbagai lembaga pemeringkatsebagai investment grade country, naik 5 level dari 41 menjadi 36 dalam peringkat daya saing (WEF-Global Competitiveness Index 2017), dan nomor 1 sebagai negara yang pemerintahnya dipercaya masyarakat, dan terakhir kabarnya Indonesia menjadi negara diperingkat 72 dari sebelumnya 91 dalam kemudahan berusaha (EDOB).

Jadi sekarang ini adalah golden moment bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi secara quantum leap, jauh diatas target konvensional, yang tentu berdampak cepat dan signifikan pada kemajuan perekonomian bangsa.

Saat ini kontribusi langsung Investasi dalam pertumbuhan ekonomi sudah tinggi, yakni sekitar 33%.

Dan peran investasi menjadi lebih penting dalam perluasan kegiatan ekonomi masyarakat apabila design kebijakan investasi terus tertuju untuk lebih meningkatkan perluasan suplai produk domestik yang dikonsumsi masyarakat, diversifikasi ekspor yang berdaya saing global, menebar daya pikat dan daya tarik inbound tourism, dan mengembangkan sistim logistik nasional yang unggul dalam era ekonomi digital.

Memang perlu dikembangkan tool kits atau design model kebijakan invetasi yang difokuskan pada kepentingan-kepentingan tadi termasuk mengukur dampak investasi terhadap penerimaan negara dan overall current account.

Dengan demikian gerakan investasi nasional menjadi kunci kebangkitan ekonomi Indonesia Raya mencapai kemajuan negeri dan kemakmuran bangsa. Bukan mimpi, bukan simsalabim, kita pasti bisa.

Fakta dan fenomena kebangkitan ekonomi itu jelas. Ibarat sport championship, kita sudah memasukan pusaran pertandingan, perlombaan, dan permainan investasi kelas dunia. Tetapi, ibarat kontes kecantikan universal, yang menilai body, brain, and behavior. Maka kita baru memiliki potensi body, yaitu berbagai keunggulan komparatif sumber daya.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir kita sudah memulai cerdas memanfaatkan sumber daya alam dan manusia. Kita sudah mulai mengembangkan (policy) behavior yang baik. Perlu gerakan bersama untuk membumikan paket kebijakan-kebijakan ekonomi yang ramah dan berpihak pada bisnis

Hal ini menjadi sangat penting karena laporan investasi yang dibuat bank dunia tersebut mengungkapkan bawah perubahan kebijakan investasi pro bisnis menyebabkan pertumbuhan investasi di negara-negara berkembang meningkat 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir dan nilai investasi asing langsung di negara berkembang mencapai 20% dari total global FDI tahun 2015.

Fakta lain yang menarik dari laporan tersebut adalah pertumbuhan bisnis yang tercepat dilakukan oleh perusahaan UKM dan baru yang bersinerji atau bermitra dengan FDI

Satu hal yang menarik yang terungkap dalam diskusi di forum investasi di Vienna itu, adalah jika perusahaan mengalami masalah atau gangguan yang menyangkut business certainty di negara berkembang mereka cukup datang ke menteri pembinanya. Itu masih langka di Indonesia, tidak bisa semua masalah industri cukup datang ke Menteri Perindustrian perlu pembahasan yang panjang bahkan sampai ke Presiden.

Masing-masing sektor seringkali bertahan dengan kewenangannya, tetapi alpa memberi kontribusi tanggung jawab. Industri belum dilihat sebagai upaya perbaikan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah dan supply chains dari SDA, manufaktur, dan services.

Upaya menterpadukan kebijakan industrialisasi sektor bukan sekedar kemampuan koordinasi, melainkan juga upaya melakukan revolusi mental menghadapi dinamika perubahan peradaban.

Kelangsungan hidup amuba dan mikro organism lain yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peradaban dan kepunahan dinosaurus kiranya contoh yang tepat apakah kemajuan pemikiran dan sikap mampu menghadapi tantangan perubahan.

Kita tidak perlu ngotot untuk jadi yang terbaik, tapi kita harus tetap reform dan konsisten untuk peningkatan investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia. Sayonara

Penulis adalah Edy Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Industri.