INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah terus berupaya dalam memanfaatkan sumber energi pembangkit dengan harga yang terjangkau, dan dituntut terus peduli terhadap kebutuhan energi dan lingkungan.

Hal ini terus mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan konservasi energi dalam bentuk peningkatan efisiensi penggunaan energi baik di sisi penyediaan maupun disisi kebutuhan, sektor industri, transportasi, rumah tangga serta konvensional.

Seperti diketahui, pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang membahas revisi Rencana Umum Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Dalam revisi tersebut, ada beberapa komponen baruan energi yang berubah, salah satunya adalah peningkatan penggunaan energi baru terbarukan untuk proyek pembangkit listrik.

Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit. Selain karena memiliki harga keekonomian yang tinggi, potensi EBT di Indonesia pun terbilang melimpah sehingga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya.

Dukungan pengembangan EBT juga datang dari masyarakat ketenagalistrikan Indonesia (MKI) melalui Sekretaris Executive MKI, Bambang Hermawanto mengatakan, peran swasta sangat ditunggu dalam pengembangan EBT.

"Pasalnya kebutuhan energi alternatif semakin mendesak demi tercapai target bauran EBT sekitar 23 persen pada tahun 2025," ungkap Bambang di Jakarta (7/9/2017).

Ia menambahkan, jika kita posisika MKI ini adanya ditengah antara players, operator dan regulator. "Jika kita mau push tentunya disesuaikan dengan program pemerintah yaitu harga listrik yang terjangkau," terangnya.

Lebih lanjut, Bambang mejelaskan, pengembangan EBT perlu kita dukung, termasuk aspek ketenagakistrikan terutama program penurunan emisi dengan konvensional resource minyak, batu bara dan gas.

Menurutnya, MKI mendorong pemanfaatan EBT, tetapi apakah pemerintah dapat memberikan pembinaan dan dukungan bagi para investor?. "Disamping pemerintah menyediakan harga listrik yang terjangkau ke konsumen, saya melihatnya ini dua hal yang berbeda. Kompetitif tapi investasinya tidak bisa memenuhi dari sisi konsumen," jelasnya.

Bambang menegaskan, investasi untuk pemanfaatan EBT tidak sedikit. "Bahkan belakangan dari 53 perusahaan masih ada 11 perusahaan yang mundur untuk melakukan proyek kerjasama dengan PLN," tegasnya.

Bambang melihat bahwa adanya gap antara investasi dan harga yang kompetitif. "Kita akan dorong agar investasi EBT bisa kondusif karena kebutuhan energi alternatif semakin mendesak demi tercapai bauran EBT sekitar 23 persen pada tahun 2025," pungkasnya.