INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan pemberian subsidi nonenergi saat ini bukan lagi terkait alokasi anggaran namun ketepatan sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

"Tantangan bukan lagi kepada anggarannya, tetapi pada ketepatan target, maka data itu penting sekali," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/9/2017)

Sri Mulyani mengatakan saat ini eksekusi pemberian subsidi nonenergi masih belum sepenuhnya efektif, karena masih ada warga yang berhak menerima, namun tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk itu, ia mengharapkan kementerian terkait maupun pemerintah daerah bisa melakukan penyesuaian atas desain program subsidi itu agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

"Kita berharap karena anggarannya meningkat, terutama di 2018, menteri terkait dan pemda bisa melakukan evaluasi segera. Kalau memang tidak tepat sasaran bisa rekomendasikan anggaran itu ditahan dulu sampai desainnya diperbaiki," katanya.

Sri Mulyani mencontohkan pemberian subsidi pupuk saat ini masih menimbulkan persoalan dalam eksekusinya dan tidak membantu produktivitas para petani, sehingga harus dicari desain penyaluran yang lebih efektif.

Menurut dia, pengadaan data yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengindentifikasi para petani berdasarkan nama, lokasi lahan, pola penanaman maupun kebutuhan pupuk.

"Saya mengharapkan hal itu bisa dibangun sesegera mungkin, sehingga akurasi kalkulasi pupuk dan kebutuhan petani betul-betul bisa dibantu," kata Sri Mulyani kepada awak media.

Pemberian subsidi nonenergi serta anggaran untuk mengatasi kemiskinan saat ini masih dipertanyakan efektivitasnya oleh sejumlah kalangan, karena tidak sepenuhnya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu penyebabnya adalah karena ketiadaan data akurat yang dibutuhkan pemerintah untuk menyalurkan subsidi tersebut tepat sasaran.

Sementara itu, pemerintah dalam RAPBN 2018 menganggarkan subsidi nonenergi sebesar Rp69 triliun yang antara lain terdiri atas subsidi pangan Rp7,3 triliun dan subsidi pupuk Rp28,5 triliun.

Pemerintah juga menganggarkan dana untuk mengatasi kemiskinan dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah yaitu untuk program keluarga harapan Rp17,3 triliun, Program indonesia Pintar Rp10,8 triliun, bantuan pangan Rp13,5 triliun, bidik misi Rp4,1 triliun dan dana desa Rp60 triliun.