INDUSTRY.co.id - Provinsi Papua ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan PON XX Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Papua kemudian menyusun "master plan" pembangunan venue PON disertai berbagai perencanaan.

Presiden Joko Widodo sempat menanyakan "master plan" pembangunan venue PON di Papua, ketika Gubernur Lukas Enembe berkunjung ke Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam pengamatan Antara, Gubernur Papua Lukas Enembe kemudian buru-buru menyerahkan "master plan" pembangunan infrastruktur PON XX tahun 2020 kepada Presiden Jokowi.

Tentunya Presiden ingin memastikan kesiapan Papua menyukseskan perhelatan olahraga akbar di Tanah Air itu, seperti PON sebelum-sebelumnya di provinsi lain.

Apalagi, penyelenggaraan PON di Papua untuk pertama kalinya itu merupakan pesta olahraga termahal di Indonesia.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan anggaran keseluruhan pembangunan venue PON yang dituangkan dalam "master plan" sebesar Rp10,3 triliun, belum termasuk anggaran penyelenggaran PON yang diperkirakan lebih dari Rp5 triliun.

Pihaknya kemudian mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam APBD Perubahan 2016 untuk pembiayaan pembangunan venue PON XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

Namun, tidak semua anggaran tersebut terserap untuk pembangunan stadion utama, karena pihaknya juga membutuhkan dana untuk perencanaan lainnya.

"Dalam tahun ini saja, kami sudah membuat kurang lebih 63 perencanaan. Kami sedang bahas, nanti diketahui untuk penyelenggaran itu butuh berapa besar anggaran, jadi sebelum PON akan digelar Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Junior, sekaligus sebagai simulasi pelaksanaan PON di Papua," ujarnya.

Sebagai pembanding, total anggaran untuk pelaksanaan PON XIX tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3,1 triliun lebih.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai Ketua Umum PB PON XIX/2016 merinci sekitar Rp1 triliun lebih digunakan untuk biaya penyelenggaraan pesta olahraga tingkat nasional tersebut.

Sementara sisanya, yakni yang Rp2 triliun lebih untuk membangun jalan, sarana prasarana secara umum dan membangun venue di 15 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Penyelenggaran PON Papua juga terbilang sangat mahal jika dibandingkan dengan PON XVIII tahun 2012 yang diselenggarakan di Provinsi Riau, dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih.

Mahalnya biaya penyelenggaraan PON di Papua tentu saja karena kebutuhan pembangunan venue yang belum banyak tersedia di provinsi paling timur Indonesia itu.

Tentu saja, Pemerintah Provinsi Papua sangat mengharapkan kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat, yang nilai bantuan pusat itu harus jauh lebih banyak dari bantuan serupa untuk penyelenggaraan PON di daerah lain.

Jika mengacu pada penyelenggaraan PON sebelumnya seperti di Riau dan Jawa Barat yang mendapat dukungan dana pusat tidak sampai Rp500 miliar, maka Papua butuh dukungan dana bukan hanya ratusan miliar tetapi triliunan rupiah.(Hrb)