INDUSTRY.co.id - Jakarta - Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya bahan baku plastik impor asal China yang diduga dijual dengan harga dumping. 

Kondisi tersebut dinilai mulai menggerus daya saing produsen dalam negeri, menekan keuntungan perusahaan, hingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tidak segera direspons pemerintah.   Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengatakan, lonjakan impor polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), dan polyethylene terephthalate (PET) dari China berlangsung cukup signifikan, baik dari sisi volume maupun harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk sejenis.   "Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," kata Fajar di Jakarta.   Menurut Fajar, derasnya produk impor murah membuat produsen petrokimia nasional kesulitan menjaga margin keuntungan. Di saat yang sama, industri masih dibebani tingginya harga gas industri yang memperlemah daya saing.   "Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," ujarnya.   Fajar menjelaskan kebutuhan bahan baku plastik di Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas produksi domestik sehingga ruang impor masih terbuka lebar.   Untuk produk PE, kebutuhan nasional mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton, sehingga impor masih berkisar 800 ribu hingga 900 ribu ton.   Sementara itu, kebutuhan PP mencapai sekitar 2,1 juta ton, namun kapasitas domestik baru sekitar 900 ribu ton, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1,2 juta ton setiap tahun.   Menurutnya, perubahan arus perdagangan global turut mendorong semakin derasnya ekspor produk China ke pasar Indonesia.   Tekanan impor murah juga mulai dirasakan di tingkat operasional perusahaan. Sejumlah industri telah mengurangi jam kerja meski belum melakukan PHK terhadap pekerja tetap.   "Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK," kata Fajar.   Ia menambahkan, dampak tersebut juga mulai dirasakan sektor pendukung seperti logistik, jasa bongkar muat, hingga perusahaan jasa lainnya yang mengalami penurunan aktivitas.   Inaplas mendesak pemerintah segera mengambil langkah pengamanan perdagangan melalui penerapan instrumen anti-dumping agar industri nasional tidak semakin terpuruk.   Menurut Fajar, proses pengajuan kebijakan trade remedies selama ini berjalan lambat karena membutuhkan data resmi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.   "Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan," tegasnya.   Ia juga mengingatkan praktik dumping dapat membuat investor menunda ekspansi maupun investasi baru di sektor petrokimia Indonesia.   Senada dengan Inaplas, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai praktik dumping berpotensi melemahkan industri plastik nasional.   Menurutnya, produk impor murah menyebabkan price undercutting dan price suppression, sehingga margin keuntungan perusahaan menyusut dan utilisasi produksi ikut turun.   "Praktik dumping memicu price undercutting dan price suppression sehingga margin keuntungan menyusut, utilisasi produksi turun, serta kemampuan industri plastik untuk berinvestasi dan berekspansi ikut melemah," ujar Yusuf.   Ia menilai jika kondisi tersebut terus berlangsung, penghentian produksi hingga PHK akan semakin sulit dihindari.   Yusuf mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki instrumen Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk mengatasi praktik perdagangan tidak adil. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan keberlangsungan industri hilir yang menggunakan bahan baku plastik.   "BMAD bukan untuk menutup impor, melainkan memulihkan persaingan yang adil. Namun penerapannya harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir," katanya.   Selain itu, ia menilai pemerintah juga perlu membenahi persoalan tingginya harga gas industri yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya biaya produksi.   "Anti-dumping saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu menurunkan biaya energi, termasuk harga gas industri, serta memastikan kebijakan perlindungan industri tetap sesuai ketentuan WTO," pungkas Yusuf.