INDUSTRY.co.id - Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengapresiasi berbagai langkah pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan industri otomotif nasional.

Di tengah tantangan industri beberapa tahun terakhir, mulai dari dampak pandemi COVID-19 hingga transformasi teknologi kendaraan listrik, pemerintah dinilai terus hadir melalui kebijakan dan insentif strategis.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty mengatakan, dukungan pemerintah selama ini berjalan melalui komunikasi terbuka serta kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga daya saing industri otomotif Indonesia.

"GAIKINDO melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi investor," ujar Anton dalam keterangannya.

GAIKINDO mencatat sejumlah kebijakan yang selama ini dianggap menjadi penopang industri otomotif nasional. Salah satunya fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) yang memberikan pembebasan bea masuk bahan baku dan komponen tertentu yang belum diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan catatan GAIKINDO, selama periode Juli 2008 hingga Desember 2025, realisasi impor melalui fasilitas tersebut mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar US$ 800 miliar. Dari total 74 perusahaan pengguna fasilitas, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif.

Kebijakan lainnya yang dinilai berdampak besar ialah PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diterapkan saat pandemi COVID-19.

Insentif tersebut dimanfaatkan berbagai merek kendaraan yang diproduksi di Indonesia seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan hingga Isuzu. Kebijakan itu dinilai berhasil menjaga permintaan pasar domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, serta menopang lapangan kerja.

GAIKINDO juga menyoroti implementasi Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) melalui Permenperin Nomor 36 Tahun 2021. Program tersebut disebut mendorong investasi baru serta mempercepat pengembangan kendaraan elektrifikasi seperti Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Selain itu, forum komunikasi strategis seperti Indonesia-Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri otomotif nasional.

"Keberhasilan industri otomotif nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri," kata Anton.

Meski mengapresiasi dukungan pemerintah, GAIKINDO juga mendorong agar kebijakan stimulus diperluas untuk seluruh jenis kendaraan agar pertumbuhan industri semakin merata.

Asosiasi itu mengusulkan insentif tidak hanya diberikan untuk kendaraan elektrifikasi, tetapi juga kendaraan berbasis Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Ketua Bidang Pengembangan Pasar GAIKINDO, Jongkie Sugiarto menyebut, dukungan pemerintah terhadap investor otomotif Jepang juga memicu minat investor baru dari Tiongkok untuk mengembangkan bisnis jangka panjang di Indonesia.

"Beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok yang mulai berinvestasi di Indonesia juga menyatakan ingin memperoleh dukungan yang sama agar dapat menjalankan rencana jangka panjang di Indonesia," ujar Jongkie.

GAIKINDO menilai industri otomotif masih menjadi sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dinilai perlu terus diperkuat agar Indonesia tetap kompetitif di tengah transformasi industri otomotif global.