INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk berkembang.

Ajakan tersebut disampaikan Helvi saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat (26/6). 

Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM di kawasan tersebut yang belum tersentuh pembiayaan formal.

"Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal," ujar Helvi.

Data penyaluran KUR menunjukkan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi pembiayaan terbesar di Indonesia Timur, yakni mencapai Rp8,18 triliun. 

Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun, Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun, sementara Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Secara keseluruhan, penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur UMKM. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu lainnya telah naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Helvi menilai capaian tersebut menunjukkan tren positif, terutama karena porsi penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 68,2 persen atau melampaui target nasional sebesar 65 persen.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan semakin banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja," katanya.

Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR. 

Dari 10 lembaga penyalur KUR di Indonesia Timur, baru dua yang berhasil memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65 persen, yakni BRI dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Karena itu, Helvi mendorong seluruh lembaga penyalur agar lebih aktif menjangkau UMKM yang bergerak di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, hingga sektor unggulan lainnya.

"Kami mengajak seluruh lembaga penyalur untuk semakin aktif mendampingi dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan naik kelas," ujarnya.

Pemerintah juga terus menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. 

Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR.

Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat menikmati bunga efektif sebesar 6 persen tanpa lagi dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.

"Artinya, pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM," tutur Helvi.

Secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target Rp290 triliun pada tahun ini. 

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, dengan 1,1 juta di antaranya merupakan debitur baru dan 511 ribu lainnya telah menjadi debitur graduasi.

Helvi menegaskan, pencapaian target nasional KUR membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga penyalur agar akses pembiayaan semakin inklusif dan mampu melahirkan UMKM yang lebih tangguh serta berdaya saing.

"Tren ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR semakin difokuskan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi, meningkatkan produktivitas usaha, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja," pungkasnya.