INDUSTRY.co.id - Jakarta - Memasuki 2026, perubahan besar dalam dunia kecerdasan buatan (AI) di lingkungan perusahaan ternyata tidak datang dari teknologi yang lebih canggih, melainkan dari siapa yang membangun dan mengelolanya.

Peran kunci kini justru dipegang oleh kelompok karyawan yang selama ini jarang terlihat, yakni para ahli domain atau pekerja dengan pemahaman bisnis mendalam. Mereka dinilai mampu menerjemahkan proses pengambilan keputusan ke dalam sistem AI berbasis agen (agentic).

Regional Vice President of ASEAN Sales Dataiku, Mochamad Idham M, mengatakan bahwa keberhasilan AI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya manusia yang memahami konteks bisnis secara menyeluruh.

“Peran ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan adopsi AI di perusahaan,” ujarnya.

Para ahli domain ini kini berkembang menjadi peran baru yang disebut sebagai “desainer AI”, yakni individu yang menggabungkan keahlian bisnis dan teknis untuk membangun serta mengawasi sistem AI dalam operasional perusahaan.

Tren ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA 2020–2045) dan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan AI sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Namun di balik peluang tersebut, tantangan besar juga muncul. Banyak perusahaan ternyata telah menggunakan kolaborasi manusia dan AI tanpa tata kelola yang jelas. Bahkan, laporan The 7 Career-Making AI Decisions Report for CIOs in 2026 mencatat, 82 persen CIO mengakui pengembangan AI oleh karyawan berjalan lebih cepat dibanding kemampuan tim TI dalam mengawasinya.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan akuntabilitas, terutama terkait siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh AI. Di Indonesia, hal ini semakin krusial dengan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022).

Selain itu, tekanan untuk membuktikan nilai bisnis AI juga semakin tinggi. Sebanyak 95 persen CIO kini rutin melaporkan kinerja AI kepada dewan direksi, sementara 98 persen merasakan tuntutan untuk menunjukkan return on investment (ROI) yang jelas.

Biaya AI pun tidak lagi sekadar soal teknologi, tetapi mencakup keseluruhan operasional, termasuk risiko sistem yang tidak terkelola. Karena itu, perusahaan mulai beralih pada pendekatan total cost of ownership (TCO) dalam menentukan investasi AI.

Di sisi lain, kekhawatiran soal “AI bubble” juga mengemuka. Meski investasi besar terus mengalir, nilai nyata AI dinilai baru akan terlihat dari kemampuan perusahaan mengubahnya menjadi hasil bisnis yang konkret.

Risiko lain yang tak kalah penting adalah vendor lock-in, terutama ketika perusahaan menyerahkan logika bisnis inti kepada platform pihak ketiga. Hal ini berpotensi mengurangi fleksibilitas dan meningkatkan biaya di masa depan.

Dengan berbagai dinamika tersebut, perusahaan kini dituntut tidak hanya mengadopsi AI, tetapi juga membangun fondasi organisasi yang kuat agar teknologi ini benar-benar memberikan nilai nyata dan berkelanjutan.