INDUSTRY.co.id - Jakarta — Tingginya adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia dinilai belum cukup jika Indonesia hanya menjadi pasar teknologi global. 

Pemerintah dan pelaku industri kini mendorong Indonesia masuk ke dalam rantai pasok global industri AI melalui penguatan talenta digital, riset, hingga pengembangan teknologi karya anak bangsa.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Diskusi panel yang dipimpin Benardinus Boyke Rachmanda, Government Advisor President University tersebut turut membahas berbagai isu strategis, mulai dari implementasi peta jalan AI nasional, pengembangan talenta digital, keamanan siber, riset nasional, tata kelola data, hingga etika digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pengembangan industri AI tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga kesiapan ekosistem dan sumber daya manusia.

“Kalau bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun dari sekarang,” ujar Nezar dalam keynote speech di hadapan lebih dari 100 peserta dari kalangan bisnis, akademisi, dan pemerintah.

  Menurut Nezar, Indonesia memiliki peluang besar karena didukung bonus demografi. Namun, kebutuhan tenaga kerja digital diperkirakan mencapai 12 juta orang pada 2030 sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.   Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan talenta digital nasional. Karena itu, perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan teknologi global perlu dilibatkan secara aktif.   “Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” katanya.   Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Kerja sama itu bertujuan memperkuat pengembangan talenta digital nasional, khususnya bagi mahasiswa President University.     Penandatanganan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji bersama Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Bonifasius Wahyu Pudjianto.   Founder President University sekaligus Founder dan Chairman PT Jababeka Tbk Setyono Djuandi Darmono menilai kemajuan teknologi tidak akan tercapai tanpa kolaborasi lintas sektor.   “Tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem,” ujar Darmono.   Diskusi panel dalam forum tersebut turut membahas berbagai isu strategis, mulai dari implementasi peta jalan AI nasional, pengembangan talenta digital, keamanan siber, riset nasional, tata kelola data, hingga etika digital.   Sejumlah panelis yang hadir antara lain Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Anggota Dewan Pengarah BRIN Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.   Dalam sesi diskusi, Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia harus dilakukan lebih agresif agar tidak tertinggal dari negara lain.   Sementara itu, Andrie Tjioe mengusulkan program pelatihan AI untuk guru-guru di Indonesia guna mempercepat lahirnya talenta digital sejak dini. Menurut dia, pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone di BSD, Tangerang.   “Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujar Andrie.     Usulan tersebut langsung direspons Bonifasius Wahyu Pudjianto yang menawarkan skema pelatihan hybrid agar peserta dapat mengikuti pelatihan secara daring maupun luring.   Andrie menyatakan kesiapan menjalankan pelatihan AI secara hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan robotik daring saat pandemi Covid-19.   Momen itu disambut tepuk tangan peserta dan dinilai menjadi awal potensi kolaborasi strategis dalam pengembangan AI nasional.   Forum tersebut memperlihatkan bahwa penguatan ekosistem AI nasional membutuhkan sinergi nyata antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset agar Indonesia mampu membangun kedaulatan digital dan meningkatkan daya saing di era teknologi global.