INDUSTRY.co.id - Jakarta — Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berlangsung dinamis dan sarat perdebatan. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap paparan kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, terutama terkait validitas data investasi, peningkatan minat berwisata, hingga manfaat konkret penghargaan internasional bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, sempat menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemenpar yang berhasil meraih 154 penghargaan internasional sepanjang 2025, meningkat signifikan dibandingkan 66 penghargaan pada 2024.

Namun demikian, Saleh Daulay mempertanyakan lebih jauh relevansi capaian tersebut.

“Apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia?” ujar Saleh dalam rapat.

Menariknya, pertanyaan tersebut justru dijawab oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, penghargaan internasional memang tidak selalu berdampak langsung secara instan, tetapi memiliki peran strategis dalam promosi pariwisata.

“Kalau kita bicara promosi, penghargaan itu salah satu KPI,” kata Rahayu.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan penjelasan melalui unggahan di akun Instagram resminya, @widi.wardhana. Ia menegaskan bahwa penghargaan di sektor pariwisata merupakan bentuk pengakuan global yang diberikan secara independen oleh lembaga-lembaga kredibel dan bergengsi.

“Penghargaan ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang memiliki standar penilaian tinggi, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Widiyanti seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id, Selasa (27/1).

Ia menambahkan, sebagian besar penghargaan berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional yang telah berkunjung ke Indonesia, sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata nasional.

Menurut Widiyanti, penghargaan tersebut sejatinya merupakan bentuk apresiasi atas kerja kolektif seluruh pelaku sektor pariwisata, mulai dari pengelola destinasi, hotel, restoran, hingga pelaku UMKM pariwisata.

“Saat ini sektor pariwisata menyerap 25,9 juta tenaga kerja. Setiap pengakuan internasional memiliki makna ekonomi dan sosial yang luas,” ungkapnya.

Dari sisi strategis, Menpar Widiyanti menilai penghargaan internasional berperan penting dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia, yang pada akhirnya mendorong peningkatan minat dan konversi kunjungan wisatawan mancanegara. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi nation branding Indonesia.

Ia mencontohkan Resort Desa Potato Head di Bali yang meraih Best Eco Hotel Award dari The World’s 50 Best, sebagai bukti bahwa praktik pariwisata berkelanjutan Indonesia diakui secara global.

Contoh lainnya adalah Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta, yang pada 2021 dinobatkan sebagai Best Tourism Village oleh UN Tourism.

“Ini adalah pengakuan atas pemerataan ekonomi pariwisata hingga ke unit pembangunan terkecil, yaitu desa,” ujarnya.

Dampak penghargaan tersebut tercatat signifikan. Pada 2022, kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Ngelanggeran meningkat 49,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pada 2024, pendapatan desa wisata tersebut melonjak 196 persen dibandingkan 2023.

“Inilah bukti bahwa penghargaan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Menpar Widiyanti.

Ia pun menegaskan bahwa penghargaan internasional perlu dipahami sebagai modal reputasi, alat evaluasi, sekaligus pemacu peningkatan kualitas pariwisata nasional, yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya kolektif membangun pariwisata Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.