INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kegiatan dialog publik yang menghadirkan koalisi masyarakat sipil serta berbagai lembaga lainnya bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, kritik, dan saran demi kebaikan institusi Polri ke depannya.

Sigit menegaskan bahwa seluruh masukan dan kritik dari publik akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Polri, khususnya dalam memperkuat dan menjaga ruang demokrasi di Indonesia.

"Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

Dialog publik ini mengangkat tema "Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum".

Sigit menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan guna menjaring lebih banyak masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat mendorong transformasi Polri menjadi institusi yang profesional dan semakin dicintai rakyat.

"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," papar Sigit.

Ia juga menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan reformasi dan adaptasi terhadap tantangan zaman.

"Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman," tutupnya.

Dalam diskusi tersebut hadir 10 narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain:

1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno – Guru Besar Filsafat STF Driyarkara

2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. – Direktur Amnesty Internasional Indonesia

3. Rocky Gerung – Pengamat Politik

4. M. Choirul Anam – Komisioner Kompolnas

5. Ardi Manto Adi Putra – Direktur Imparsial

6. Dimas Bagus Arya – Koordinator KontraS

7. Muhammad Isnur – Ketua Umum YLBHI

8. Julius Ibrani – Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI

9. Al Araf – Ketua Badan Pengurus Centra Initiative

10. Iftitah Sari, S.H. – Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform.