INDUSTRY.co.id - Jakarta – Polemik kekeliruan penggolongan pelanggan rumah susun oleh Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) terus bergulir dan membuat puluhan ribu warga rumah susun di DKI Jakarta resah.

Pasalnya, tarif air bersih yang mereka bayarkan selama ini disamakan dengan tarif pelanggan gedung komersial seperti, mal, pusat perbelanjaan, perkantoran, bahkan industri besar.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga rusun yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), mulai dari pengiriman surat protes hingga aksi unjuk rasa besar-besaran. Namun, hingga kini, tuntutan mereka belum mendapat tanggapan dari pihak PAM Jaya maupun Gubernur DKI Jakarta.

Masalah ini menarik perhatian serius dari anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran. Dalam rangka mendalami persoalan tersebut, Azran melakukan kunjungan kerja ke Kalibata City, Jakarta Selatan. Kunjungan kerja tersebut, dalam rangka mendengar langsung keluhan warga rusun se-DKI Jakarta terkait polemik air bersih PAM Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Azran menyatakan komitmennya untuk membantu warga mencari solusi terbaik. Dia menilai penggolongan rumah susun sebagai pelanggan kelompok III atau setara dengan pusat bisnis dan industri tidak adil, mengingat fungsi rumah susun adalah sebagai hunian.

“Saya tidak tahu bagaimana mekanisme penilaian PAM Jaya, sehingga rumah susun bisa dimasukkan ke dalam Kelompok III. Ini hunian bukan industri,” kata Azran di Jakarta (4/9).

Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar warga dapat bertemu langsung dengan Gubernur Pramono Anung. Menurutnya, warga rumah susun berhak mendapatkan layanan air bersih yang layak sebagai masyarakat, bukan sebagai entitas komersial.

“Saya akan bantu warga untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Mereka berhak atas air bersih sebagai warga, bukan sebagai pelanggan industri,” jelasnya.

Bahkan, Azran telah mengirimkan keluhan-keluhan warga secara langsung kepada Gubernur Pramono Anung. “Semua keluhan warga rumah susun sudah saya catat dan videokan, dan sudah saya kirimkan langsung kepada Gubernur Pramono Anung,” ungkap Azran.

Dirinya yang juga sebagai perwakilan senator di DKI Jakarta akan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan akan mengundang sejumlah pihak diantaranya Gubernur Pramono Anung, PAM Jaya dan warga rumah susun. Azran menargetkan RDP tersebut akan terlaksana satu minggu kedepan.

“Saya akan berkirim surat, dan berharap Bapak Gubernur datang, paling tidak diwailkan oleh Wakil Gubernur. Dan saya optimis sosok kepemimpinan Bapak Pramono Anung akan mendengar keluhan warganya,” ungkap Azran.

Dia berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Umum DPP P3RSI Nyoman Sumayasa menyampaikan bahwa tarif kelompok III yang dikenakan kepada warga rumah susun bahkan lebih mahal (Rp21.550) dibanding tarif rumah tangga menengah dan rusun mewah (Rp17.500).

“Persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog langsung. Oleh karena itu, kami berharap Bang Azran bisa mempertemukan kami dengan Bapak Pramono Anung,” terangnya.

Nyoman menyebut bahwa pihaknya telah mengirimkan puluhan laporan masyarakat ke Balai Kota, termasuk permohonan audiensi, namun tidak satu pun mendapat tanggapan.

Dia menilai Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya, yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok III), setara dengan mal dan apartemen mewah keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. 

Sementara itu, Ketua P3SRS Kalibata City, Musdalifah Pangka mengatakan, pihak pengelola sudah mengalami kerugian hingga Rp400 juta per bulan. Kerugian tersebut disebabkan pihak pengelola harus mensubsidi tarif air bersih kepada warga rumah susun. Upaya ini dilakukan untuk menghindari gejolak yang kian besar.

“Untuk menghindari gejolak, kita memutuskan untuk mensubsidi tarif air bersih warga rumah susun mulau dari Februari sampai saat ini. Sekarang cash flow kita sudah kosong dan tidak sanggup lagi mensubsidi tarif air bersih warga rusun,” papar Musdalifah.

Oleh karena itu, dirinya berharap Achmad Azran dapat menjembatani pertemuan warga rumah susun dengan Gubernur Pramono Anung. 

"Kami hanya ingin menyampaikan langsung apa yang kami rasakan. Tapi selalu gagal. Kami berharap Bang Azran bisa menjembatani pertemuan dengan Gubernur," tutupnya.