INDUSTRY.co.id - Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membahas tuntas dugaan korupsi dalam akuisisi tiga anak perusahaan milik PT Atlas Resources Tbk oleh PT PLN Batubara Investasi (PLNBBI) pada periode 2018–2020.

Rizki menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait selisih harga akuisisi yang signifikan menjadi alarm serius terhadap potensi kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.

“Kasus ini tidak boleh berhenti di penyelidikan. Kejaksaan harus transparan dan menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dengan menuntaskan proses hukum tanpa pandang bulu. Prinsip *equality before the law* harus dijunjung tinggi demi keadilan bagi semua pihak,” tegas Rizki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/8/2025).

Politisi Golkar asal Kepulauan Riau itu juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau penanganan kasus ini dan mengambil alih jika ditemukan indikasi stagnasi atau intervensi di kejaksaan.

“Jangan biarkan kasus seperti ini mengendap lalu hilang. DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai undang-undang dan konstitusi,” tambahnya.

Dugaan korupsi ini berawal dari penandatanganan kerja sama antara Direktur Utama PT Atlas Resources Tbk (Andre Abdi) dan PLNBBI untuk mengambil alih saham Atlas Resources dalam rangka memenuhi suplai pasokan batubara ke PLTU milik PT PLN (Persero).

Namun, dalam pelaksanaannya, BPK menemukan berbagai kejanggalan yang berdampak pada tidak terpenuhinya pasokan batubara untuk tujuh PLTU di Pulau Jawa.

Pada 2023, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah memanggil Direktur PT Atlas Resources, Joko Kus Sulistyoko, untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kasus ini.

Rizki berharap, melalui RDP dengan Kejaksaan, Polri, dan KPK, kejelasan proses hukum dapat terjamin demi menjaga kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia