INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah akan menghidupkan 3.700 hektare lahan garam di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar bisa kembali berproduksi dan menopang kebutuhan garam dalam negeri.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (14/8/2017) mengatakan lahan seluas 3.700 hektare di Teluk Kupang itu dikuasai PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS).

"Kami ingin mereka selesaikan secara B to B (transaksi komersial antarpelaku bisnis) karena ada HGU (Hak Guna Usaha) milik perusahaan tapi sudah lama telantar nggak digunakan apa-apa. Kami berikan peringatan, kalau tidak digunakan dalam 90 hari akan dibatalkan," katanya.

Sofyan menuturkan dalam 90 hari itu pemerintah mendorong agar perusahaan itu bisa bekerja sama dengan pihak lain agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan.

"Dengan siapa saja, terutama dengan PT Garam (Persero), karena PT Garam sudah punya ladang dan punya pengalaman. Biarkan mereka kerja sama. Bagi pemerintah nggak penting siapa yang mengelola, tapi yang penting bagaimana tanah itu bermanfaat dan kita memproduksi garam," tuturnya.

Jika tidak menemukan kesepakatan hingga batas waktu yang ditentukan maka HGU perusahaan itu dapat dibatalkan dan diberikan kepada pihak yang akan menggunakannya kemudian.

"Yang paling bagus diselesaikan secara B to B," ujarnya.

Sofyan menuturkan secara keseluruhan di NTT terdapat lahan garam seluas 400 hektare milik PT Garam yang pengelolaannya dikerjakan bersama masyarakat. Di provinsi itu juga ada lahan seluas 225 hektare lahan telantar yang telah diberikan kepada PT Garam.

Ia menambahkan, lahan garam yang bagus, siapa pun yang memiliki dan membuat akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sistem yang digunakan adalah kemitraan inti-plasma.

"Kalau pemerintah mau bikin lahan garam, atau siapa pun mau bikin tambang garam yang bagus, masyarakat akan dengan sukarela ikut," katanya.

Skema tersebut telah berlangsung di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang, NTT. PT Garam membuat lahan seluas 400 hektare dan masyarakat menawarkan diri untuk ikut serta dalam pengelolaan. Sistem tersebut ternyata membuat produktivitas garam menjadi tinggi.

"Di Bipolo itu begitu PT Garam membuat lahan garam, mereka melihat produktivitasnya tinggi, teknologinya lebih baik, masyarakat yang tadinya punya tanah marginal akan ikut serta sehingga lahannya bisa berkembang terus dan produktivitasnya meningkat," terangnya seperti dilansir Antara.

Pemerintah tengah berupaya melakukan ekstensifikasi lahan produksi garam. Diharapkan upaya tersebut dapat mengatasi masalah kelangkaan garam yang kerap terjadi sekaligus agar Indonesia dapat mengurangi impor garam. Program tersebut akan dikerjakan di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman.