INDUSTRY.co.id - Jakarta, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) meminta pemerintah khususnya Kementerian perindustrian agar mengatur tata niaga ekspor kelapa. Karena menurut HIPKI selama ini ekspor bahan baku praktis tidak terkontrol.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim mengatakan, saat ini utilitas kelapa di Indonesia sekitar 40%. Pak Menteri minta harus ada kajian terlebih dahulu yang benar-benar komprehensif, sehingga tata niaga ini tidak merugikan petani

"Bagaimana supaya kelihatan win-win solution, maka kajiannya harus dilengkapi lagi sehingga nanti jika peraturan ini dijalankan tidak ada yang dirugikan," ungkap Abdul Rochim seusai menemani Menteri perindustrian, Airlangga Hartarto saat menemui Ketua Umum Hipki di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Ia menambahkan, target dari kajian tersebut kami belum tahu. Namun, lebih cepat ya lebih bagus. Kajiannya pun harus independent, bukan dari Kemenperin maupun asosiasi.

"Syukur-syukur sebulan atau dua bulan sudah selesai kajiannya. Jika lebih cepat ya lebih bagus, karena industri juga sudah mengharapkan ditata niagakan. Tetapi kalau kajiannya tidak ada, terus terang kami berat," terangnya.

Lebih lanjut, Rochim mengungkapkan, tata niaga ekspor ini nantinya yang akan memberlakukan adalah Kementerian Keuangan. "Jangan sampai, jika sudah disampaikan kesana masih ada yang kekurangan. Kebijakan ini nantinya akan menuai pro dan kontra," pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak tahun lalu diusulkan, proses pembahasan itu sudah lintas kementerian. Sementara itu, persoalan ini sudah dialami sejak tahun 2011, karena ada kelangkaan bahan baku industri.