INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah publik merespons wacana mengenai 4 hari kerja yang merupakan ide dari pengamat perkotaan yang juga anggota tim transisi Pramono-Rano Nirwono Joga. Menurut Trubus, kebijakan empat hari kerja bisa memiliki dampak kepada sektor swasta, yakni terjadinya PHK karena industri yang merugi.

“Kalau swasta sulit, tergantung kepada (kesiapan pelaku usaha, (bisa) rugi dia. Coba ditanyakan ke APINDO dan KADIN (terkait kebersediaan mereka untuk menerapkan 4 hari kerja). Kalau mereka tidak siap maka dampaknya bisa ke ekonomi kita, (bisa terjadi) PHK lagi", kata Trubus (23/01/2025).

Trubus melanjutkan, implementasi sistem empat hari kerja butuh waktu hingga dua tahun. Selain itu, bagi sektor pemerintahan juga dibutuhkan sistem berbasis digital yang pengawasannya ketat dan optimal.

" Proses ini memerlukan transformasi dan waktu transisi yang bisa sampai dua tahun. Kalau memang mau 4 hari kerja tentunya harus ada pertimbangan. Kita bisa menerapkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE jadi basisnya semua digital. Kalau basisnya semua digital bisa, semua harus memanfaatkan aplikasi secara optimal dan pengawaaannya harus ketat juga”, lanjut Trubus.

Apabila memang hari kerja dipangkas menjadi empat hari, Trubus menekankan bahwa hal tersebut menjadi momentum efisiensi bagi tunjangan ASN. Hal tersebut demi mendukung program efisiensi Presiden Prabowo. Diperlukan regulasi yang tepat,tegas,transpara dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

“ Lalu (terkait ASN) tunjangannya harus diefisienkan, dipangkas sesuai dengan program efisiensi Presiden Prabowo. Perlu kebijakan atau regulasi yang tepat,tegas,transparan dan akuntabel, harus ada pembenahan-pembenahan juga” pungkas Trubus.

Sebelumnya, akademisi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, menyampaikan gagasan kerja 4 hari dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

Menurut Nirwono di kota-kota negara-negara Eropa barat seperti London,Paris,, Jerman dan negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Demark, sudah menjadikan pengurangan hari kerja sebagai kebijakan nasional. Ia menyebutkan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental warganya.

Nirwono menegaskan bahwa tetap harus ada komunikasi dan persetujuan dari dewan dan peraturan yang mendukung. Selain itu diperlukan juga sosialisasi kebijakan ini kepada publik dan DPRD supaya lebih memahami konteks persoalannya.

Merespons hal tersebut, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno , Ima Mahdiah menyatakan bahwa usulan empat hari kerja merupakan usulan akademisi Nirwono Joga dan bukan merupakan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano. Meski demikian, Ima mengapresiasi usulan tersebut dan menyatakan hal tersebut menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan.

Ima menegaskan bahwa Nirwono Joga memang anggota Tim Transisi Pramono-Rano, namun rencana kebijakan  tersebut merupakan pandangan akademisi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.