INDUSTRY.co.id - Jakarta Serikat Media Siber Indonesia ( SMSI) DKI Jakarta berkomitmen menciptakan media siber yang sehat dan anti hoax serta mampu memproduksi berita yang baik, dan positif.

Demikian ditegaskan Ketua SMSI DKI Jakarta, Nandi Nanti dalam acara Monthly Sharing SMSI Jakarta bertajuk Monetisasi Media Siber, Rabu (9/8/2017) di kantor PWI DKI Jaya, Jakarta

Kegiatan perdana yang digelar ini menurut Nandi, sekaligus juga menunjukkan komitmen SMSI DKI Jakarta untuk mengejar visi media siber yang sehat.

"Kita semua ingin media online kita sehat, mampu memproduksi berita yang baik, positif, tidak hoax. Namun di sisi lain media kita butuh ongkos. Nah, solusi ongkos inilah yang terus menerus kita upayakan bersama-sama di SMSI Jakarta. Kita ingin sehat betul. Tidak gampang sakit. Hari ini terbit onlinenya besok sudah tutup karena ongkosnya ngga ada,ungkap Nandi yang juga Pimpinan Redaksi Majalah Industry dan Industry.co.id

Kegiatan Monthly Sharing SMSI Jakarta ini menurut Nandir akan digelar secara rutin setiap bulannya dengan menghadirkan pakar-pakar di bidang digital maupun lainya. Ini tambah Nandi bertujuan untuk meningkatkan peluang kerjasama dengan berbagai pihak seperti halnya sharing session kali yang menghadirkan Big Mobile.

Selain itu terpenting menurut Nandi, kunci keberhasilan ada di kolaborasi. Dari awal saya selalu menekankan pentingnya kolaborasi jangan eksklusif. Mari kita bersama sama bersinergi untuk masa depan online kita,ujar Nandi.

Nandi pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa inilah momen dimana kita saling bertukar pikiran untuk memajukan media siber yang ada di SMSI Jakarta.

Sementata itu Corporate Secretary Fokus Cyber Media, Budi Purnomo mengatakan, Guna menciptakan media siber yang sehat di Indonesia maka perlu upaya kita bersama-sama mengkampanyekan anti berita hoax.

Budi juga menceritakan pengalamannya selama mengelolah media siber, cara meraup pundi-pundi rupiah dari media siber dan perkembangan media siber di Indonesia.

SMSI ini sudah bagus dimana bisa menjadi wadah media siber agar tidak tersesat dan salah jalan. Jangan menyuguhkan berita hoax guna meningkatkan jumlah pembaca (pageviewers), karena itu bukan ciri media siber yang sehat, kata Budi.

Sementara itu, Endang Widyaningsih Ketua Dewan Penasihat SMSI Jakarta yang juga selaku ketua PWI Jakarta mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait berita hoax yang setiap hari menghampiri masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Endang menyebut 5 langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengatasi berita hoax, berikut langkah-langkahnya.

Pertama, membuat klarifikasi. Prinsip, berita yang salah harus diluruskan dan harus diklarifikasikan. Berita yang salah tidak boleh dibiarkan, karena akan menjadi referensi yang salah secara berulang. Bahkan, jika ditulis terus-menerus, disebarkan terus-menerus, diviralkan lagi terus-menerus, akibatnya akan sangat sangat fatal. Citra personal atau citra korporasi Anda akan jatuh secara sistematis.

Kedua, duplikasikan klarifikasi Anda. Setelah Press Release dan berita klarifikasi Anda diterbitkan di media digital terkemuka, hasilnya jangan dibiarkan begitu saja. Sebarluaskan semua kliping publikasi itu di berbagai media sosial, dalam kuantitas yang sebanyak-banyaknya.

Ketiga, cegah berita hoax. Bukan tidak mungkin, di masa depan berita palsu atau berita yang tidak benar itu bisa muncul lagi, baik di media komersial (mainstream) maupun di media sosial. Untuk menangani hoax di media mainstream, sebaiknya, jalin hubungan personal yang baik dengan jurnalis dan redaksi dari berbagai level.

Keempat, sudah diklarifikasi tetapi berita hoax tetap diterbitksn. Inilah yang disebut dengan agenda setting atau media setting. Jika ini yang terjadi kita harus minta bantuan pihak ketiga, penjaga etik jurnalistik. Bagaimanapun prinsip jurnalistik media adalah harus cover both side (pemberitaan berimbang) dan berita hoax tetap dilarang.

Kelima, perlukan upaya hukum terhadap media? Jika yang melakukan serangan hoax adalah media besar yang berpengaruh, dan semua upaya, mulai dari permintaan klarifikasi dan mediasi sudah dilakukan secara optimal namun tidak mempan, langkah hukum perlu juga dilakukan.