INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru saja menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.

Presiden Joko Widodo juga telah memimpin Rapat Kabinet terbatas untuk membahas pembentukan Badan Pengelola Dana Kakao dan Kelapa, di Jakarta baru-baru ini.

Dalam Rapat Terbatas juga diputuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan membentuk 2 Deputi baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa. 

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, BPDPKS sudah memiliki dana besar untuk bisa dipakai sektor kakao dan kelapa, sehingga bisa berjalan segera.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengapresiasi langkah strategis yang diambil Kemenperin yang telah menginisiasi pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa ini. 

"Kami berharap, pengaturan ini bisa menjamin ketersediaan bahan baku serta mendorong hilirisasi sesuai program Pemerintah," kata Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman di Jakarta (16/7).

Dirinya juga berharap agar pihaknya dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut dengan mengedepankan program hilirisasi dan penjaminan ketersediaan bahan baku bagi industri makanan minuman, serta tidak menimbulkan tambahan beban bagi industri.

“Saya yakin, pengelolaan dana yang dilakukan akan memperkuat sektor hulu, sehingga pertumbuhan sektor hulu bisa mendukung pesatnya pertumbuhan sektor hilir," tutup Adhi.