INDUSTRY.co.id, Jakarta - DENGAN headline "Yusril Ihza Mahendra: Mimpi Infrastuktur ala Jokowi Bisa Menenggelamkan Negara", Kantor Berita Politik RMOL memberitakan bahwa salah satu obsesi pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur untuk menyambungkan sebanyak mungkin titik di Indonesia. Jokowi percaya bahwa proyek infratruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

*Masalah*

Masalahnya, tim ekonomi pemerintah terlihat tidak mampu menyediakan hal yang paling dibutuhkan untuk menopang obsesi infrastruktur, yakni uang dalam jumlah memadai.

Tim ekonomi yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  sudah menggunakan berbagai strategi, dari pengetatan dan pemangkasan anggaran, pengampunan pajak, dan terakhir menaikkan pajak untuk sektor ekonomi yang dilakukan kalangan menengah dan bawah.  

Tidak cukup itu, ketika mengunjungi Bursa Efek Indonesia 4 Juli 2017, Jokowi mendorong semua anak perusahaan BUMN untuk segera melakukan penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO untuk membantu program pembangunan infrastruktur tadi.

“Kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur. Tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,” kata Jokowi.

*Ekonomi*

Melihat berbagai manuver pemerintah, tak sedikit pihak yang belakangan mulai meragukan kemampuan mewujudkan mimpi proyek infrastruktur itu. Ada kesan, obsesi Jokowi tidak ditopang oleh perencanaan dan strategi yang matang.

"Mimpi infrastruktur yang berlebihan seperti ini bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa," ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi Sabtu pagi (8/7).  

Menurut Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden Jokowi nampaknya berpikir bahwa yang disebut membangun hanya membangun fisik, terutama infrastruktur. Padahal, belum tentu juga hal itu urgent dan segera menimbulkan dampak ekonomi berganda.

Sementara di sisi lain kelihatannya tidak ada pikiran panjang tentang dampak utang yang makin membesar dan jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing.

"Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan presiden yang seperti ini," demikian Yusril.

*Kemanusiaan*

Kekhawatiran Yusril serupa namun tidak sama dengan saya. Yusril menerawang masalah dari sisi ekonomi, sementara saya dari sisi kemanusiaan.

Fakta membuktikan bahwa semangat Presiden Jokowi membangun infrastruktur kerap ditatalaksanakan secara keliru oleh para penata laksana pembangunan. Semangat pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi keliru diterjemahkan, maka serta merta juga keliru ditalaksanakan oleh para penata laksana pembangunan sebagai pembangunan yang menghalalkan segala cara termasuk cara yang secara sempurna melanggar hukum, hak asasi manusia, UUD 1945, Pancasila serta agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati oleh segenap anggota PBB (termasuk Indonesia) sebagai pedoman pembangunan planet bumi abad XXI "tanpa" mengorbankan lingkungan alam, sosial, budaya dan terutama rakyat!

Dalam pertemuan pribadi di Istana Medeka 8 Juni 2017, Presiden Jokowi menegaskan kepada saya bahwa beliau telah berulang kali di masa kanak-kanak mengalami derita rakyat tergusur atas nama pembangunan infrastruktur di Kota Solo.

Maka presiden Jokowi  tidak membenarkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan menggusur rakyat secara melanggar hukum, HAM, UUD 1945, Pancasila, serta agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Kesalahan bukan terletak pada program pembangunan infrastruktur, namun pada para penata laksana program. Maka sebenarnya pembangunan infrastruktur mampu ditatalaksanakan "tanpa" menenggelamkan negara. Jika mau pasti mampu, maka jika tidak mau pasti tidak mampu. [***]

_Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan_