INDUSTRY.co.id , Jakarta - Beberapa pekan terahir pemberitaan mengenai pemblokiran media sosial, terutama Telegram marak menjadi perbincangan masyarakat. Pemblokiran tersebut dikarenakan, aplikasi Telegram dinilai dapat mengganggu keamanan Negara.

Pada peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di Jakarta, Minggu (16/7/2017) Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah lama memantau media sosial Telegram sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pemblokiran.

Hasil dari pantauan tersebut menunjukkan bahwa Telegram kerap digunakan oleh teroris untuk berkomunikasi. Jokowi mengatakan, ada ribuan konten  dalam Telegram yang dapat dikategorikan mengganggu keamanan negara.

"Kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," ujar Jokowi.

Menurut dia, pihak Telegram juga tidak mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mengontrol akun-akun yang terkait terorisme. Padahal, tawaran untuk bekerja sama sudah disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang memblokir akses ke layanan aplikasi pesan Telegram. Bahkan, beberapa negara sudah melakukannya sejak tahun lalu.

Bulan lalu, Rusia mengancam memblokir Telegram apabila tidak memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perusahaan di balik Telegram. Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, seperti dilaporkan Reuters, menuduh Telegram melanggar peraturan mereka.

Aplikasi Telegram juga populer di Iran. Menurut CEO Telegram Pavel Duro, mereka memiliki 40 juta pengguna aktif bulanan di negara ini. Namun, pada April lalu, berdasarkan putusan pengadilan, Pemerintah Iran menutup layanan panggilan suara atau voice call Telegram, namun menurut laman The Star, tidak dijelaskan mengapa fitur tersebut diblokir.

Banyak pihak di Iran menyebut pemblokiran itu diduga bermotif politik karena terjadi setelah penangkapan belasan orang yang menjalankan saluran reformis di Telegram. Blokir di Iran juga diperkirakan untuk melindungi perusahaan ponsel domestik.

Durov pada Januari 2016 lalu, melalui cuitannya membenarkan trafik Telegram di Arab Saudi terbatas, tapi, ia tidak mengetahui alasannya.

Sebelumnya, laman Hong Kong Free Press menyebutkan China telah memblokir Telegram sejak 2015 lalu, karena membantu pengacara HAM, yang saat itu menjadi target negara, berkoordinasi untuk 'menyerang' pemerintah.