INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) saat ini sedang giat membangun industri petrokimia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri yang saat ini masih net impor dengan nilai sebesar USD 2,8 miliar per tahun.

Dalam rangka memperkuat daya saing terhadap produk impor, saat ini tengah dibangun tiga mega proyek petrokimia oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., PT Lotte Chemical Titan Nusantara dan PT Pertamina Persero sejak tahun 2022 - 2027 dengan total nilai investasi sebesar USD 18 miliar.

Pemerintah juga berencana membangun industri petrokimia di kawasan industri hijau Indonesia (KIHI) Kalimantan Utara dengan nilai investasi USD 56 miliar. Bahkan, pemerintah memiliki ambisi menjadikan proyek tersebut sebagai 'the largest petrochemical industry' di dunia.

Namun, berbagai upaya pengembangan industri petrokimia tersebut terancam dikarenakan adanya posisi Indonesia untuk melakukan 'Pengurangan Produksi Plastik Virgin' sebagai upaya pengendalian polusi sampah plastik yang disampaikan ke Sekretariat Intergovernmental Negotiation Committee (INC) yang dibentuk oleh UNEP berdasarkan mandat dsri Resolusi UNEA 5/14.

"Dengan program pengembangan industri petrokimia yang terancam, berpotensi untuk memberikan dampak turunan lainnya, diantaranya menghilangkan potensi serapan tenaga kerja hingga 3,2 juta orang melalui rencana beberapa mega proyek pembangunan industri petrokimia tersebut. Ditambah lagi akan mengurangi serapan tenaga kerja dari kegiatan daur ulang plastik paska penggunaan saat ini. Berdasarkan data Sustainable Waste Indonesia tahun 2021, kegiatan daur ulang plastik telah melibatkan 57.500 tenaga kerja dan 1.370 UMKM," kata Ketua Umum INAPLAS, Suhat Miyarso dalam keterangannya di Jakarta (20/4).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, posisi Indonesia tersebut secara prinsip tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan konsumsi plastik Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara lainnya. Sedangkan plastik sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kemasan makanan minuman, peralatan rumah tangga, infrastruktur, otomotif, dan lainnya.

"Produksi plastik Indonesia juga telah memenuhi Standar Nasional SNI, BPOM, Hal, Ekolabel, serta standar internasional ISO dan FDA, sehingga aman untuk konsumen dan juga lingkungan," terang Suhat.

"Sementara dari dampak lingkungan, plastik memiliki dampak yang lebih baik terhadap perubahan iklim, pengasaman, eutrofikasi, dan penipisan lapisan ozon dibandingkan dengan material lainnya (United Nations Environment Programme, 2020)," tambahnya.

Merujuk data hal-hal diatas, Suhat berharap agar pemerintah dapat merevisi dan mengkaji kembali posisi Indonesia yang disampaikan kepada Sekretariat INC dengan berfokus pada peningkatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pola konsumsi berkelanjutan dan bertanggung jawab, perubahan perilaku masyarakat, serta mendorong penerapan desain ramah lingkungan.

"Hal tersebut dilakukan agar selaras dengan upaya pertumbuhan industri petrokimia nasional untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan mengurangi angka impor bahan baku plastik," tutur Ketua Umum INAPLAS.

"Selain itu, diharapkan agar pemerintah segera menyusun plastic value chain dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri petrokimia, yang selanjutnya dituangkan pada rencana aksi nasional (RAN) dengan melibatkan pemangku kebijakan terkait," pungkas Suhat.