INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dunia usaha mengapresiasi pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023 di Jakarta.

"Sangat inspiratif dan memberikan rasa optimisme akan kesiapan kita menghadapi ancaman krisis ekonomi global tahun ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan tertulisnya yang diterima INDUSTRY.co.id di Jakarta (17/1).

Dalam pengarahan tersebut, Presiden Jokowi mengajak para Kepala Daerah dan Forkopimda agar memiliki frekuensi yang sama dalam menyikapi ancaman krisis ekonomi global dengan memastikan inflasi dapat dikendalikan.

Presiden juga meminta kepada para Kepala Daerah untuk rajin turun ke pasar memantau harga barang dan jasa, tidak sekedar menerima laporan dari staff sehingga berbagai harga komoditas pangan seperti beras, telur, tomat, daging dan lainnya tetap terkendali dan terjangkau daya beli masyarakat.

"Termasuk juga Presiden menyoroti tarif yang menjadi kewenangan daerah seperti tarif PAM dan angkutan agar berhati-hati, sehingga tidak membebani masyarakat. Kesemuanya ini agar inflasi dapat terkendali baik di tingkat nasional maupun daerah," terangnya.

Di bidang Investasi, Presiden menyebutkan bahwa Investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi 2023 dan menjadi rebutan semua negara. 

"Untuk itu agar masalah perizinan harus dipercepat dan pasti, termasuk masalah tata ruang dan izin IMB/KKPR agar cepat diselesaikan," ungkap Sarman yang juga Direktur Eksekutif APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Dalam arahannya, Presiden menyebut bahwa Investasi pada tahun 2022 yang melebihi target sebesar Rp 1.207 triliun dengan ketersediaan lapangan pekerjaan mencapai 1,3 juta diharapkan akan berlanjut di tahun 2023 dengan target yang lebih besar dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara merata diseluruh Indonesia mengingat investasi diluar Jawa sudah mencapai 53%.

"Momentum kepercayaan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan jaminan kepastian hukum melalui Perppu Cipta Kerja yang sudah diterbitkan Pemerintah," papar Sarman.

Tidak kalah menarik, Presiden juga mengingatkan kembali kepada para Kepala Daerah agar belanja APBD ditujukan untuk membeli produk buatan dalam negeri baik langsung maupun melalui E-Katalog.

"Ini menjadi suatu harapan besar bagi industri dan UMKM, dengan berbelanja berbagai produk dalam negeri akan menjaga produktivitas industri dan mempercepat kebangkitan UMKM, dan uang APBD akan berputar dalam negeri tentu akan memperkuat daya tahan ekonomi kita menghadapi ancaman krisis ekonomi global dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2023 yang ditargetkan diatas 5%," katanya.

Termasuk dalam penyerapan APBN dan APBD agar dapat secara maksimal dengan meminimalisir adanya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), dengan belanja Pemerintah yang maksimal tentu akan menjadi stimulus menggerakkan sektor-sektor usaha yang lain, sehingga tidak ada lagi APBD yang mengendap di Bank yang saat ini mencapai Rp 123 triliun.

"Bagi kita pelaku usaha Arahan Presiden Jokowi ini sangat teknis dan mudah dipahami menyikapi kondisi saat ini dan tantangan ke depan ancaman krisis ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehingga sangat diperlukan kolaborasi dan dukungan serta kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan secara nasional," terang Sarman.

Dijelaskan Sarman, pelaku usaha sangat berterimakasih kepada Presiden yang sangat konsen menjaga pertumbuhan ekonomi pengendalian inflasi.

"Tentu Ini memberikan rasa optimisme kepada pelaku usaha bahwa perekonomian nasional akan mampu menghadapi ancaman krisis ekonomi global dan ekonomi kita akan tetap tumbuh produktif dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang kita miliki," tutupnya.