INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya melakukan penandatangan kontrak kerja sama pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat (Jakarta Sewerage) Zona 1.

Penandatangan kontrak dilakukan Jumat (7/7/2017) antara Pejabat Pembuat Komitmen PLP Strategis Albert Renaldo dengan Kepala Perwakilan Yachiyo Engineeriing Co. Ltd. Takeshi Waranabe, joint operation (JO) PT Reka Desindo Mandiri, PT Dwikarsa Envacotama, dan PT Kwarsa Hexagon.

Sri Hartoyo mengungkapkan, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat di Provinsi DKI Jakarta yang dikenal dengan istilah Jakarta Sewerage System (JSS) dibagi menjadi 15 Zona Pelayanan, di mana Zona 1 dan Zona 6 merupakan kegiatan prioritas nasional yang diharapkan dapat dimulai konstruksinya.

"Proyek JSS merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat dilakukan percepatan untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua yang hadir di sini. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR siap mendukung semua yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini," tuturnya

Durasi waktu pengerjaan dari proyek ini adalah selama 28 bulan, yang dimulai sejak bulan Juli 2017 hingga Oktober 2019, dengan lingkup pekerjaan meliputi kaji ulang hasil survei PPP termasuk basic design Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), detail desain jaringan perpipaan Zona 1, dan detail desain IPAL-nya apabila skema Public Private Partnership (PPP) tidak diterapkan.

Selain itu juga tender assistance untuk jaringan perpipaan, tender assistance untuk IPAL, fasilitasi implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), dan transfer teknologi.

"Kami berharap, setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat menindaklanjutinya dengan membuat secara spesifik pembagian tugas serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak," ujar Sri Hartoyo.

Ia menambahkan, pembangunan Jakarta Sewerage Zona 1 merupakan pilot project dan akan dibangun di sisi barat Waduk Pluit dengan luas empat hektar. Sementara, total biaya pembangunan sebesar Rp115,7 miliar di mana besarnya dukungan APBN sebesar Rp53,6 miliar dan sisanya dibiayai dari Pemerintah Jepang sebesar 533.940 Yen.