Apindo Menilai Pemindahan Ibukota Tak Efektif Dorong Perekonomian
INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wacana pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta dinilai tidak efektif untuk mendorong perekonomian. Hal ini lantaran peruntukannya semata hanya untuk pusat pemerintahanya saja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengatakan, dirinya ragu dengan rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Menurutnya, insentif berupa kepemilikan tanah tak akan berguna bagi investor jika tidak ada kegiatan ekonomi disana.
"Menurut saya tidak bisa terburu-buru. Swasta sih senang-senang saja diberi tanah, tetapi buat apa bila tidak ada pendorong buat orang kesana," ungkap Haryadi di Jakarta (5/7/2017).
Ia menambahkan, dengan tidak adanya kegiatan ekonomi tersebut, otomatis pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa bukan sumber pertumbuhan ekonomi. "Ibaratnya bikin proyek di Canberra atau Sydney. Dari kacamata investor tentu pilih Sydney karena disana ada kegiatan perekonimian," kata Haryadi.
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan akan meminimalisasi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dalam merealisasikan rencana tersebut. Bambang juga mengatakan pemerintah akan memberikan insentif berupa kepemilikan tanah bagi investor yang mau bergabung.
Seperti diketahui, beberapa kota di Indonesia dikabarkan sebelumnya menjadi opsi pemindahan tersebut. Paling kencang terdengar adalah pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Disisi lain, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, penentuan nama ibukota baru sebaiiknya dilakukan di tahap akhir. Hal tersebut untuk menghindari adanya spekulan tanah.
"Sekarang isunya sudah jadi spekulan tanah. Palangkaraya sudah muncul spekulan tanah, padahal belum pasti jadi ibukota,"
Menurutnya, jika tanah dikuasai oleh swasta maka akan menggangu tata ruang yang akan dibangun oleh pemerintah. "Maka harusnya nama kota adalah proses terakhir karena terkait tata ruang," pungkasnya.