INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan tanggapan keras terhadap rencana ekspor beras yang akan dilakukan pemerintah. Ia juga menyoroti mengenai importasi pangan yang masih terjadi pada sejumlah komoditas seperti gandum, beras, jagung, kedelai, bawang putih, tebu, ubi kayu dan beberapa komoditas lain yang bila ditotal selama tahun 2021 mencapai sekitar 27 juta ton.
 
“Yang perlu digalakkan ekspor pangan itu mestinya produk perikanan, bukan pertanian. Untuk kedelai saja, kita impor 7,9 juta ton di tahun 2021. Sangat riskan kalo kita lepas beras sebesar 2,5 juta ton ke China, padahal kondisi pangan negara kita serba tidak menentu. Mestinya perikanan kita yang ditingkatkan ekspornya karena selama pandemi, ekspor perikanan dunia turun rerata 7 persen dengan nilai USD 152 miliar meskipun ekspor perikanan Indonesia naik di tahun 2020,” kata Akmal, Rabu (29/6/2022).
 
Akmal mengingatkan, target-target swasembada pangan kita masih banyak yang belum tercapai. Hanya beras saja pemerintah mengklaim tidak impor dengan menyatakan keberhasilan meskipun masih tampak ada impor beras terutama jenis premium. Food estate yang digadang-gadang menjadi program unggulan pada kenyataannya tidak memberi kontribusi tercapainya swasembada pangan.
 
Akmal melanjutkan, produksi pangan dalam negeri pun sedang mengalami stagnasi atau cenderung menurun. Ditambah masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak menambah peliknya situasi pangan dalam negeri. Dan paling mengkhawatirkan adalah  situasi global perang antara Rusia dan Ukraina memberikan efek berantai seluruh negara di dunia akan ancaman krisis pangan.
 
“Stok cadangan pangan ini mesti menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Jangan sampai salah langkah mengelola stok, karena mengelola produksi kita masih kewalahan. Manajemen stok mesti baik, dan peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya,” ucap Akmal.
 
Akmal mengatakan, hal mendesak yang mesti diubah dari regulasi pemerintah adalah kebijakan yang selama ini masih tidak pro pada petani sehingga membuat petani tanah air harus berhadapan langsung dengan negara luar. Pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas.
 
“Perbaiki dulu ekosistem pertanian pangan kita, termasuk produk perikanan, sehingga kita yakin dalam kondisi seperti ini negara kita dapat melepas cadangan pangan. Bila kondisi normal kita gak masalah melepas cadangan pangan terutama beras. Tapi ini kan kondisi masih belum menentu, dan tata kelola pertanian kita baik petaninya sendiri maupun komoditasnya belum cukup baik. Jadi jangan buru-buru lepas beras sampai jutaan ton hingga terbukti kita tidak impor komoditas pangan lainnya,” tutup Akmal.