INKOPPAS Apresiasi Langkah Pemerintah Terjunkan KASAD TNI untuk Sidak Harga Minyak di Pasar Induk Kramat Jati
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Polemik tentang minyak goreng masih menjadi pembicaraan yang hangat dan menjadi topik di masyarakat, terkait yang dengan langkah KASAD TNI pun yang sidak ke pasar Induk kramat Jati Jakarta pun menuai pro dan kontra.
Andrian Lame Muhar, SE,Msi, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga (Induk Koperasi Pedagang Pasar) INKOPPAS mengatakan pihaknya mendapat info dari para pedagang bahwa KASAD TNI datang ke pasar induk yakni pasar kramat jati.
"Kami dari INKOPPAS sangat mengapresiasi sekali, dan sangat senang sekali. Kami tidak melihat bagaimana posisi beliau tapi kami melihat Pemerintah dari beberapa lini sudah mulai ikut turun tangan bagaimana berfikir mengatasi permasalahan minyak goreng, yang dari bulan - kebulan permasalahannnya masih tetap timbul," ujar Andrian yang dikutip INDUSTRY.co.id, Kamis (16/6/2022).
Lebih lanjut Andrian mengatakan adanya perhatian pemerintah ini dapat memberikan solusi berbagai permasalahan seperti masalah kelangkaan yang kemudian bisa di atasi, masalah tingginya harga, dan masalah minyak curah atau kemasan.
"Kehadiran KASAD dapat menimbulkan rasa aman bagi pedagang, TNI turut andil dalam mendukung program Pemerintah menangani masalah minyak goreng ini, seperti jaman dahulu pernah ada ABRI masuk desa dan sekarang TNI masuk pasar, ini kita Apresiasi sekali," ungkap Andrian.
"Mudah-mudahan apa yang bisa di bantu TNI untuk menangani masalah minyak ini dan atas perintah pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan, semoga hal tersebut dapat terealisasi dengan baik dan cepat tindak lanjutnya," katanya
Menurut Andrian, masalah tepat waktu atau tidak saat ini tidak masalah, bagi Pemerintah semua lini, semua kekuatan yang ada di Pemerintahan ikut andil turun tangan, bagaimana menangani permasalahan yang ada di pasar, "Sehingga kami di pasar juga tenang dalam menangani tugas kami," cetus Andrian.
Dengan demikian, kata Andrian, berdagang dengan aman di pasar dan konsumen juga yakin karena TNI turun tangan,sehingga tidak akan ada yang main-main masalah harga, dan menurut Andrian, ini juga bukan tindakan Represif dari TNI.
"Malah kami pedagang pasar merasa senang, ada keluhan-keluhan pedagang kami, misal pedagang pasar merasa angkutan di jalan ada yang pungli sehingga distribusi jadi telat, saya mendukung sekali apa yang di lakukan Pemerintah, yang penting tujuan akhir kita, bagaimana permasalahan minyak goreng dari segi kelangkaan jangan terjadi kembali," ujarnya.
Andrian juga mengharapkan agar harganya bisa turun tidak tinggi, "Kami para pedagang linier saja, kalau kami dapat dari D1 atau D2 sudah cukup tinggi otomatis di pengecer juga tinggi, kalau harga terlalu tinggi dan konsumen susah membelinya maka pendapatan pedagang kami juga turun," ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengapa harus TNI yang turun tangan, Andrian berpendapat bahwa sesungguhnya bukan hanya dari TNI saja yang turun, dari polri juga turun tangan, "Mungkin kedepan juga dari angkatan yang lain turut andil misal dari TNI AU, TNI AL untuk membntu masalah ini ya silahkan saja, karena pasti mereka mempunyai kekuatan-kekuatan masing-masing untuk membantu," katanya.
Andrian melihat bahwa sebenarnya bisa semua unsur-unsur, instansi yang ada di kementrian ini bahu-membahu melihat masalah minyak goreng ini dan mencari penyelesaiannya.
"Tidak ada lagi ego sektoral, misal ini urusan kamu dan ini urusan saya, saya harap tidak ada lagi masalah seperti hal tersebut. Karena ini sudah masalah umum di publik dan masalah besar di masyarakat.Dan saya rasa tidak akan tumpang tindih yang penting masing-masing menggunakan keahlian dan saling koordinasi," ucapnya.
Dirinya juga merasa senang atas langkah pemerintah yang kian solid mendukung para pedagang terutama untuk anggota Koppas. Andrian juga mengungkap progres yang tengah dilakukan pemerintah yang membuat pihaknya dan para pedagang merasa senang.
"Kalau progres saya rasa ada, Pak Menteri bilang akan mengganti minyak goreng curah dengan minyak kemasan, Alhamdullilah pedagang pasar merasa senang sekali, kami pedagang pasar telah melaksanakan minyak goreng subsidi, kalau minyak goreng curah kami (Pedagang Pasar) mengeluh juga, minyak goreng curah yang kami dapat banyak menguapnya," ujar Andrian.
"Contoh misal dari tangki kami harus di pindahkan ke dirigen-dirigen mungkin setetes dua tetes tidak kelihatan tapi lama kelamaan akan banyak, kebocoran- kebocoran tersebut akan terlihat dan dari dirigen akan di pindahkan ke plastik dan itupun akan ada yang menghilang," imbuhnya.
Sebenarnya, menurut Andrian, para pedagang pasar untuk minyak goreng curah berfikir banyak menguapnya. "Jadi gayung bersambutlah pak menteri bilang minyak goreng curah akan di ganti dengan minyak kemasan, karena isinya sudah tertakar dari pabrik," katanya.
Menanggapi pertanyaan akan mahalkah jika minyak curah diganti kemasan? Andrian pun mengemukakan bahwa tak ada istilah mahal atau murah. "Kami pedagang pasar masalah harga itu linier ketika dari D1 sudah naik dan D1 ke D2 sudah naik maka kepengecer pasti naik. Jadi di pedagang pasar tidak ada istilah murah atau mahal, yang ada persaingan harga yang ada di pasar," ujarnya.
Sebenarnya Menurut Ansrian, jika di lihat dari pedagang, pedagang melihat berapapun harga yang di dapat pasti akan di jual karena hubungannya linier. Kalau melihat masyarakat sanggup beli atau tidak, kata Andrian, Pemerintah yang mengerti masalah tersebut, karena pendapatan perkapita masyarakat seperti apa Pemerintah yang lebih mengerti.
"Apabila kemahalan Pemerintah tinggal menurunkan masalah harga tersebut, jika tidak bisa di turunkan maka naikan pendapatan perkapita masyarakat, zaman 1998 Inkoppas membantu Pemerintah menurunkan harga minyak goreng, Inkoppas dengan struktur sampai kebawahnya dengan masif berhasil menekan harg," katanya.
Menurut Andrian, Inkoppas dengan mendistribusikan harga subsidi Rp 14.000 , walaupun di kemas dengan kalimat subsidi, Pemerintah mempunyai beribu akal, karena Pemerintah memegang kekuasaan, orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja. Bisa menekan perusahaannya, bisa melakukan regulasi-regulasi lainnya,mungkin keringanan pajak, yang penting pointnya masyarakat sanggup beli atau tidak.
"Masyarakat itu rakyat, rakyat itu tidak akan peduli , maunya bisa membeli , itulah tujuan pemerintah bisa ada empati di situ, jangan pula masyarakat di salahkan, misalnya minta harga murah dan lainnya, masyarakat sudah memilih dan sangat berharap terhadap orang yang di pilihnya," Pungkas Andrian.