INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Melchias Markus Mekeng meminta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terpilih Wimboh Santoso untuk meningkatkan sumbangan industri jasa keuangan ke perekonomian daerah perbatasan.

Mekeng di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis malam (8/6/2017) juga meminta Wimboh untuk memperkuat relasi OJK dengan lembaga keuangan internasional, mengingat Wimboh pernah berkarir di lembaga keuangan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Dengan pengalamannya di IMF, dia harus mendorong banyak pembangunan, terutama pembangunan dari pinggiran, seperti Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo," ujar Mekeng.

Mekeng mengatakan pengalaman Wimboh di bidang ekonomi makro internasional itu yang membuat mayoritas Komisi XI DPR memilih dia. Mekeng mengatakan tidak ada kesepakatan dalam rapat internal untuk memilih Wimboh.

Mantan kepala perwakilan BI di New York, Amerika Serikat, itu pada akhirnya memenangi 50 suara dari 55 pemilih, mengalahkan pesaingnya Sigit Pramono yang hanya meraih empat suara, serta satu suara dinyatakan abstain.

"Yang memilih Wimboh memang karena pilihan masing-masing anggota Dewan," ujar Mekeng.

Mekeng juga mengatakan Wimboh dan enam anggota DK OJK terpilih lainnya memiliki rekam jejak yang bersih, dan tidak mendapat pendapat negatif dari Badan Intelijen Negara maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain Wimboh, enam anggota DK OJK yang terpilih adalah Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen dan Ahmad Hidayat.

Birokrat karir Wimboh merupakan birokrat karir yang lama berkecimpung di Bank Indonesia (BI) dan juga Dana Moneter Internasional. Saat menjabat di BI, dia pernah menduduki Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012 dan juga selanjutnya dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.

Dalam paparan visi-misinya saat uji kelayakan dan kepatutan Senin (5/6), Wimboh banyak menekankan mengenai stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan.

Stabilitas, kata Wimboh, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 di Indonesia.

Wimboh juga setuju dengan bertahannya pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dengan BI. Wimboh tidak menekankan pengaturan industri perbankan sepenuhnya harus diambil oleh OJK.

"Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover," ujarnya.

Isu penting lainnya yang diutarakan Wimboh adalah janjinya untuk mengkaji ulang besaran iuran yang diminta OJK dari industri jasa keuangan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik dia berjanji akan transparan dan proprosional untuk menentukan besaran iuran yang diminta OJK ke pelaku industri.