INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pemerintah dan BUMN berkomitmen mengelola PMN secara akuntabel dan transparan. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui adanya Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN/Lembaga penerima PMN dengan Kementerian terkait yang menaunginya.

“Saya harap ini tidak hanya sekedar mencairkan dana. Para Direktur Utama bertangggung jawab menggunakan dana APBN, uang rakyat secara benar, sesuai tujuan. Kinerja mereka dimonitor oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Janji dan komitmen mereka harus ditunaikan, sesuai tanggung jawab profesional yang ditandatangani hari ini," ujar Menkeu dalam Seremoni Pemberian PMN Tahun 2021, sebagaimana dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Sabtu (1/1/2022).

"Saya ingin menciptakan sebuah tradisi baru yang lebih transparan, lebih akuntabel, dengan tata kelola yang baik,” lanjut Menkeu.

Ia juga menegaskan bahwa BUMN harus dibangun dengan tata kelola dan sistem informasi yang lebih baik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Menkeu juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi BUMN.

“Saya minta Irjen-nya Kementerian Keuangan untuk ikut mengawasi. Jadi tidak hanya tempatnya Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) saja sekarang sehingga ini bisa menimbulkan juga suatu tata kelola yang makin kuat,” kata Menkeu.

Selain itu menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki harapan yang tinggi agar BUMN Indonesia menjadi lebih strategis, bisa memproduksi barang-barang yang juga strategis secara efisien, akuntabel, dan juga memiliki competitiveness yang tinggi. 

Melalui alokasi PMN, Pemerintah akan menguatkan sekaligus memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik dan mampu mengungkit multiplier effect secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

“Jadi kita senang bahwa kalau kita bisa memasukkan dana dan ternyata bisa men-transform perusahaan itu sendiri dan bisa berkontribusi. Semoga ini merupakan suatu langkah bersama untuk memperbaiki BUMN dan memperbaiki Republik Indonesia secara konsisten,” ujar Menkeu.

Perlu diketahui, penandatanganan Letter of Commitment (LoC) dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT. PLN, PT. BPUI, PT. KAI, PT. PAL dan Bank Tanah, sebagai penerima PMN Tahun 2021 dengan nilai total mencapai Rp 34,2 triliun. 

PT. PLN sendiri akan menerima sebesar Rp 5 triliun untuk membangun listrik desa dan distribusi. 

Lalu PT. BPUI menerima sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung penangan Jiwasraya. 

Kemudian PT. KAI menerima sebesar Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

PT. PAL menerima sebesar Rp1,3 triliun untuk pembuatan kapal selam dan Bank Tanah menerima sebesar Rp 1 triliun sebagai modal awal beroperasinya Bank Tanah. 

Adapun selain Menkeu, turut hadir dalam LoC dana PMN tersebut ialah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agraria Sofyan Djalil.