Kebijakan PPKM Darurat Dinilai Menyulitkan Pengusaha, APPBI: Pusat Perbelanjaan Berpotensi Kehilangan Pendapatan Hingga Rp5 Triliun

Oleh : Hariyanto | Kamis, 22 Juli 2021 - 10:28 WIB

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Adanya penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang diambil pemerintah dikhawatirkan akan membuat kalangan pengusaha pusat perbelanjaan kehilangan pendapatan hingga Rp5 triliun setiap bulanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM darurat cukup menyulitkan para pengusaha. Pasalnya, menurut Alphonzus, setiap pusat perbelanjaan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp5 triliun per bulan. 

Menurutnya, untuk bisa bertahan di masa PPKM darurat atau  yang saat ini istilahnya telah diubah menjadi PPKM dengan kriteria level tertentu ini, pusat perbelanjaan membutuhkan relaksasi dan subsidi.

“Kami meminta kepada pemerintah dapat segera memberikan pembebasan atas biaya-biaya yang masih dibebankan, meskipun pemerintah meminta pusat perbelanjaan tutup atau hanya beroperasi secara sangat terbatas,” kata Alphonzus pada Press Conference Wacana Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan aturan yang memungkinkan untuk meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Selain itu, pelaku usaha pusat perbelanjaan juga memerlukan penghapusan sementara Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), pajak reklame, dan pajak retribusi lainnya yang bersifat tetap. 

“Kami juga berharap agar pemerintah memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen,” ujar Alphonzus 

Alphonzus berharap, pemerintah dapat memastikan penegakan atas pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat selama penerapan PPKM darurat. 

“Kami berharap pemerintah dapat disiplin serta konsisten, karena sangat dikhawatirkan PPKM Darurat dapat berlangsung berkepanjangan akibat penyebaran wabah Covid-19 saat ini sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro, yaitu di lingkungan dan komunitas yang paling kecil di kehidupan masyarakat,” kata Alphonzus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Peresmian BGSi

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:54 WIB

Kemenkes Resmikan BGSi, Inisiatif Nasional Pertama untuk Deteksi Potensi Penyakit di Masa Depan

Dalam upaya menghadirkan layanan pengobatan yang presisi bagi masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi) di Gedung Eijkman RSUPN…

Menteri Basuki Tinjau Pembangunan Tol Yogyakarta - Bawen

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:31 WIB

Tinjau Pembangunan Tol Yogyakarta - Bawen, Ini 4 Pesan Menteri Basuki Kepada BUJT

Jalan tol ini telah dimulai pembangunannya pada awal 2022 untuk meningkatkan konektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Homestay di Raja Ampat

Senin, 15 Agustus 2022 - 10:19 WIB

Dukungan Pengembangan Pariwisata di Papua Barat, Kementerian PUPR Lanjutkan Penanganan KSPN Raja Ampat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi…

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)

Senin, 15 Agustus 2022 - 09:49 WIB

Dialog Environment Deputies Meeting G20: PKT Berhasil Tekan Emisi Lebih Dari 435 ribu Ton di Tahun 2022

Efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkuler menjadi salah satu dari tujuh isu strategis yang dibahas dalam Environment Deputies Meeting (EDM) Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Saat ini,…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 15 Agustus 2022 - 09:45 WIB

Menperin Agus Apresiasi Produksi Perdana Futur Phone Wujudkan Substitusi Impor Ponsel

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus menjalankan program substitusi impor 35% tahun 2022. Salah satu sektor yang dipacu adalah industri elektronika, termasuk pada upaya…