INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo.

Pasalnya, Probolinggo sendiri telah mendapat banyak dukungan dari APBN.

"Korupsi Di Kabupaten Probolinggo. Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021)," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari unggahannya di akun Instagram pada Sabtu siang (4/9/2021).

Perlu diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Probolinggo terkait kasus suap untuk seleksi jabatan kepala desa.

Dikatakan Sri Mulyani lebih lanjut, total anggaran Dana Desa untuk Probolinggo sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 mencapai Rp 2,15 Triliun.  

Sejatinya ada 329 desa yang akan mendapat alokasi tersebut. Dimana, masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021).

Namun ternyata dukungan tersebut tidak  berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat di Probolinggo.

Dimana menurut Sri Mulyani, anak usia dibawah 2 tahun mengalami kurang gizi (stunting), naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019).

"3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!," ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya itu, bahkan pengangguran terbuka di Probolinggo naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021).

Selanjutnya kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020) dan IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020).

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut menegaskan bahwa praktik korupsi telah nyata-nyata menjadi penghalang masyarakat mendapatkan hak nya untuk sejahtera.

"Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan kemakmuran yang berkeadilan," pungkas Sri Mulyani.