INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara terkait permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Melalui Juru Bicaranya Jodi Mahardi, Luhut meminta seluruh BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk fokus menyelesaikannya.

"Semua BUMN terkait terutama KAI diminta fokus menyelesaikan persoalan KCIC. Diharapkan semua yang dari awal ikut terlibat diproyek, terutama saat menegosiasikan struktur proyek, feasibility study, pendanaan, dan aspek legalitas tetap fokus pada solusi," kata Jodi Mahardi dikutip MNC Media, Jumat (3/9/2021).

Jodi mengatakan, Luhut beserta tim mendorong PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku kontraktor untuk melakukan sejumlah efisiensi terkait permasalahan biaya pembangunan.

“Pak Menko dan tim memang sejak diminta mulai ikut membenahi KCIC di November 2019 terus mendorong efisiensi-efisiensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jodi menyebut bahwa Pemerintah telah meminta pihak KCIC untuk melakukan berbagai efisiensi-efisiensi pembangunan yang bisa dilakukan agar biaya pembangunan bisa dihemat.

“Range cost overrun nanti masih subject dari audit BPKP supaya angkanya bisa lebih akurat. Biaya proyek proyek pun membengkak. Hitungan terakhir dari PT KAI (Persero), biaya proyek tersebut kini menjadi USD7,97 miliar atau sekitar Rp 113 triliun dari sebelumnya USD6,07 miliar atau sekitar Rp 85 Triliun,” tambahnya.

Mengenai pemenuhan dana untuk cost over run saat ini masih dalam pembahasan pemerintah Indonesia dan BUMN Sponsor.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa komunikasi antara Indonesia dengan China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang lancar. Penyebabnya adalah pemimpin (lead) dari proyek tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi. 

"Selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth. Nah sekarang Bapak Pimpinan bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api. Orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, (1/9/2021).

Tak hanya itu, Didiek juga mewanti-wanti potensi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan membebani keuangan negara. Peringatan tersebut berasal dari kajian konsultan independen. 

Seperti diketahui, tadinya struktur pendanaan proyek senilai 6,07 miliar dolar AS tersebut, namun kini proyek diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar 8 miliar dolar AS. 

Karena itu, kata Didiek, pihaknya butuh bantuan pemerintah. Sebab, tidak mungkin proyek KCJB dibiarkan mangkrak. Apalagi, proyek ini melibatkan dua negara yakni Indonesia dan China. 

Sekedar informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2023. Namun proyek strategi nasional ini ternyata menghadapi sejumlah persoalan.

Adapun sejumlah persoalan yang dihadapi KCJB, yakni:

1. Biaya Bengkak

KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang diperkirakan antara 3,8 miliar-4,9 miliar dolar AS atau setara Rp54 triliun-Rp69 triliun.

Awal anggaran KCJB sebesar 6,07 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS dan 1,3 miliar dolar AS untuk non-EPC. Namun sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan, perhitungannya justru melonjak hingga 8,6 miliar dolar AS.

Perkiraan konsorsium Indonesia atau PSBI, anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high, low mencapai 9,9 miliar dolar AS dan high 11 miliar dolar AS. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut sekitar 3,8-4,9 miliar dolar AS.

2. Penundaan Setoran Modal ke China Development Bank

KCIC mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Meski demikian, KCIC belum menerima balasan dari CDB.

Secara hukum, per 30 Desember 2020 seharusnya setoran modal sudah dilakukan KCIC. Namun, ada pembengkakan biaya, sehingga konsorsium Indonesia mengajukan penundaan setoran hingga Mei 2021.

Secara legal formal, KCIC termasuk konsorsium BUMN seharusnya mendapat event of default atau pelanggaran terhadap kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini berpotensi membatalkan pinjaman yang diberikan CDB kepada KCIC.

3. Komunikasi Antardua Konsorsium Tak Mulus

Didiek mengakui komunikasi antara perwakilan Indonesia dan China tak berjalan mulus. Padahal, pengerjaan PSN tersebut masih panjang. Saat ini, konstruksi proyek baru mencapai 77,9 persen sejak dimulai beberapa tahun lalu.

"Jadi Bapak pimpinan (DPR) selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth," ujar Didiek, Rabu (1/9/2021).

4. Permintaan Audit Investigasi

KAI mendukung usulan Komisi VI untuk dilakukan audit investigasi atas perkara pendanaan proyek. Didiek menyebut, KAI sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Di sisi lain, perseroan juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan bisa dikaji lebih mendalam.

5. Pemimpin Konsorsium Indonesia

KCIC terdiri dari dua konsorsium, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China. Di PSBI, ada sejumlah perusahaan BUMN yang bergabung, yakni PT Wijaya Karya memiliki 38 persen, KAI 25 persen, PT Jasa Marga 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB. Sisanya dimiliki konsorsium China.

Namun KAI sebagai BUMN di sektor perkeretaapian sekaligus menjadi anggota di dalamnya menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat. Sebab, perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian. Namun, secara aset Wijaya Karya mencatatkan sahamnya paling besar dari KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga.